Islamisme, Pos-Islamisme dan Islam Sipil

Oleh: Tedi Kholiludin

 

Menulis Ulang Ide Tibi

Argumen utama buku “Islamism and Islam” karya Bassam Tibi langsung dinyatakan di awal pengantar. Menurut Tibi, Islam sebagai keyakinan dan Islamisme sebagai kategori politik keagamaan adalah dua entitas yang berbeda. Islamisme, kata Tibi, bukanlah bagian dari Islam. Islamisme merupakan tafsir politis atas Islam. Dasar dari Islamisme bukan pada Islam (sebagai keyakinan), tetapi pada penerapan ideologis atas agama di ranah politik.[1] Buku yang awalnya terbit pada tahun 2012 ini bermaksud untuk menjelaskan perbedaan antara Islam dan Islamisme tersebut.

Islamisme, tidak hanya sekadar masalah politik. Lebih jauh, Islamisme berkaitan dengan politik yang diagamaisasikan (religionized politics) dan oleh Tibbi, model tersebut ditengara sebagai contoh yang paling kuat dari global phenomenon of religious fundamentalism.[2] “Religionized Politics” adalah model dimana sekelompok masyarakat menawarkan sebuah tatanan politik yang diyakininya sebagai kehendak Allah. Tibi menolak keras model ini. Menurutnya, Islam memang “…menyiratkan nilai-nilai politis tertentu namun tidak mensyaratkan suatu tata pemerintahan khusus.”[3] Islamisme bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk tafsir terhadap Islam, tetapi bukanlah Islam itu sendiri, karena ia adalah sebentuk ideologi politik.

Tibi mengelaborasi enam ciri utama dengan ideologi Islamisme. Pertama, interpretasi atas Islam sebagai nizam Islami. Dalam pandangan kaum Islamis, Islam adalah din-wa-daulah; agama bersatu dengan negara. Tibi menegaskan bahwa ide dasar yang menjadi pokok dan gagasan utama kelompok Islamis terletak pada keyakinannya tentang kesatuan agama dan negara ini. Ia mengkritik beberapa kecenderungan analis yang melihat Islamisme sebagai semata-mata “Islam Radikal.” Padahal jantung dari ideologi Islamisme ini sesungguhnya ada dalam “its quest for political order.”[4] Jika ide mengenai negara Islam ini belum ditinggalkan, maka orang belum bisa berbicara  banyak tentang masyarakat “Pos-Islamisme.”[5] Continue reading

Pendidikan Agama untuk Penghayat: Bagaimana Memfasilitasinya?

Oleh: Tedi Kholiludin

Penghayat Kepercayaan kerap berhadapan dengan masalah pelik dalam soal pendidikan. Sekolah-sekolah negeri (Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas), pemerintah hanya menyediakan fasilitas pendidikan agama untuk 6 agama saja; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Lalu bagaimana dengan penghayat kepercayaan? Biasanya, mereka disuruh memilih mengikuti salah satu dari 6 pendidikan agama itu. Meski banyak yang melakukannya, tetapi tak sedikit yang menolak. Sebuah penolakan yang sangat masuk akal. Dan bagaimana kita memahami munculnya Permendikbud 2016 tentang Pendidikan Kepercayaan? Lalu bagaimana sejatinya Negara Pancasila ini memfasilitasi pendidikan bagi penghayat kepercayaan?

Problem fasilitas pendidikan agama di sekolah negeri mula-mula tentu saja dilatari sikap negara yang hanya “mengakui” enam agama tersebut. Dalam UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Ada disebutkan kalau enam agama itu mendapatkan bantuan dan juga jaminan. Sementara agama dunia (Yahudi, Zoroaster dan Sinto) ada di level dua, dijamin meski tidak dapat bantuan. Tapi bagi penghayat mereka tak dapat bantuan ataupun jaminan tapi diarahkan ke pandangan yang sehat berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap klausul ini, Mahkamah Konstitusi saat sidang judicial review tahun 2010 lalu menyebut bahwa maksud dari menyalurkan ke arah pandangan yang sehat adalah tidak bertujuan melarang. Tetapi karena konteks saat itu (tahun 1960an) banyak aliran yang meminta korban manusia untuk upacara, maka pandangan itu dianggap tidak sehat. (halaman 290). Continue reading

Pasang Surut Hubungan Muslim Tradisional dan Komunis: 1921-1955

Oleh: Tedi Kholiludin

Pengantar

Kehadiran komunisme di Indonesia kerap dikaitkan dengan pembentukan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) sekitar tahun 1914. Namun sebenarnya  sebelum kehadiran ISDV, sudah terjadi kontak antara kaum pelajar Indonesia di Belanda dengan partai sosialis yang bernama Partai Pekerja Sosial Demokrat atau Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SADP) yang didirikan tahun 1894. partai ini yang sejak awal berdirinya mengagendakan peningkatan standar hidup rakyat Indonesia dan membela kemajuan rakyat Indonesia. (Mintz, 2002: 30)

Orang Indonesia yang ditarik ke dalam tubuh SADP antara lain Dr. Cipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1913, mereka bergabung dengan SDAP.

Konteks dimana komunisme hadir di Indonesia pertama kali bisa dikatakan sebagai konflik pahit (di kalangan kaum kolonial) antara pihak yang meyakini bahwa pendekatan dengan rasa simpati terhadap gerakan-gerakan politik Indonesia akan menjamin perkembangan koloni yang sehat, melawan pihak yang takut kebebasan politik akan menjadi sebuah Kotak Pandora, apabila dibuka akan terjadi revolusi. Pendukung politik etis, akhirnya mengalami kekalahan, dan pemberontakan komunis pada 1926-1927 mengakhiri usaha-usaha pihak Belanda untuk berkompromi dengan pihak pergerakan perlawanan dan meninggalkan kelompok politik Indonesia tanpa ada jalan tengah nyata antara revolusi dan dilepaskannya masalah pencapaian kemerdekaan. (Mc.Vey, xxii) Continue reading

Fundamentalisme Agama dan Gejala Desekularisasi Dunia

Oleh: Tedi Kholiludin

 

Jejak Sekularisasi: Sebuah Pengantar

Disadari atau tidak, kehidupan beragama dalam lanskap negara lengkap dengan segenap tertib hukum yang dimilikinya, sebenarnya sedang bergerak pada jalur sekularisasi. Meski agama dan kepercayaan adalah sesuatu yang bersifat hakiki dan sangat personal, tetapi ruang yang dihadapi adalah kenyataan yang sekuler. Ruang hukum dan negara itulah yang sekuler. Karenanya fenomena ini penulis sebut sebagai proses beragama di ruang sekuler.

Proses ini nyata dalam kehidupan kita karena negara memang harus bergeser dari peran ecclesiastical ke political authority.[1] Harvey Cox, yang dianggap memiliki tesis cukup otoritatif tentang makna dan substansi sekularisasimencontohkan bahwa ketika sekolah atau rumah sakit bergerak dari fungsi gerejawi ke fungsi administrasi umum, maka inilah yang disebut sebagai sekularisasi.[2]

Dalam”The Secular City”, Cox menunjukan bahwa ada tiga komponen penting dalam Bibel yang menjadi kerangka asas kepada sekularisasi. Pertama, adalah disenchantment of nature yang dikaitkan dengan penciptaan (creation). Kedua, desacralization of politics dengan migrasi besar-besaran kaum Yahudi dari Mesir. Ketiga, deconsecration of values yang ditandai oleh Perjanjian Sinai melalui penghancuran segala bentuk pemberhalaan.[3] Continue reading

Kesinambungan atau Keterputusan: Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama tahun 1950an-1990an

Oleh: Makrus Ali

Alumnus Pascasarjana Sejarah FIB UGM

Dibandingkan dengan gerakan perempuan lainnya, gerakan perempuan Nahdatul Ulama sedikit terlambat. Manifestasi gerakan perempuan Nahdlatul Ulama ditandai dengan berdirinya Muslimat NU tahun 1946. Secara struktural Muslimat merupakan kepanjangan tangan Nahdlatul Ulama dalam bidang pengelolaan isu perempuan. Di luar jalur struktural, gerakan perempuan NU tumbuh seiring menguatnya gerakan perempuan di Indonesia. Aktifis-aktifis perempuan yang merepresentasikan NU terlibat aktif dalam gender discourse pada era 1990an.

Paper ini menganalisa sejauh mana konsistensi gerakan perempuan NU baik struktural maupun non-struktural dalam menyikapi persoalan perempuan. Konsistensi gerakan perempuan NU tidak bisa dilepaskan dengan dinamika yang berlangsung baik secara internal maupun eksternal  NU. Tarik menarik antara kubu konservatif dan moderat dalam tubuh NU memengaruhi arah gerakan perempuan NU. Kondisi ini seringkali melahirkan ambivalensi gerakan perempuan NU. Sehingga mengakibatkan bentuk dari gerakan perempuan NU pada satu periode tertentu terlihat berbeda pada periode selanjutnya. Tidak jarang menunjukan sikap yang kontradiktif. Terkait penilaian konsistensi gerakan perempuan NU, paper ini akan fokus pada dua hal utama. Pertama relasi perempuan dan agama, kedua perempuan dan kepentingan publik.

Keywords: Sejarah Perempuan, Feminisme, Nahdlatul Ulama.

Continue reading