Pancasila dan Soal Hubungan Agama-Negara

Oleh: Nazar Nurdin

Pancasila adalah identitas ideologi bangsa Indonesia. Ia dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan tujuan mempersatukan unsur kebudayaan, kebangsaan, kesukuan, menjadi satu identitas yang diterima semua kalangan. Pancasila adalah ruh dari semangat perjuangan mendirikan bangsa. Tentunya, banyak kalangan menilai pancasila menjadi agama atau ideologi di Indonesia. Partai nasional di Indonesia ramai menggunakan ideologi pancasila, bukan komunis, dan bukan sosialis dan juga bukan Islam. Pancasila berbeda dengan ideologi yang sudah ada di negara-negara di dunia, hanya indonesia yang menggunakan pancasila.

Menarik apa yang diteliti Tedi Kholiludin untuk tugas disertasinya di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga di tahun 2013 lalu. Di bawah promotor Prof John Titaley, Prof Kutut Suwondo dan David Samiyono itu, dia menyelesaikan tulisan 314 halaman dan x sebagai dokumen kelengkapan ujian. Apa yang ditulis Tedi menampakkan pesan yang sangat penting, bahwa Pancasila merupakan entitas yang tidak dibentuk sekali jadi. Ia melalui proses panjang, serta melalui diskusi dan pengambilan keputusan yang tepat oleh para pendiri bangsa.

Dalam karyanya itu, Tedi menulis dengan pola penulisan deskriptif normatif. Dia menggali data dengan metode studi kepustakaan atau library research dengan mengambil beragam pendapat, teori atau arugumen lain dari buku, dokumen penting hingga hipotesa dari para tokoh. Dia kemudian membenturkan temuan soal Pancasila itu dengan teori civil religion yang dibangun JJ Rosesau dan Emile Durkheim. Dua teori itu ternyata bisa sedikit menyumbangkan peran bagi cara menganalisis pancasila dari segi religiositasnya. Selain hal itu, Tedi juga membangun sejumlah argumen teori dengan membandingkan teori agama sipil Robert N. Bellah, Shank dan Coleman. Teori itu dibanding-bandingkan hingga penulis disertasi mempunyai keyakinan kuat akan pendapat bahwa ada keterkaitan kuat anatara ideologi Indonesia dengan agama sipil dan religiuositas yang dianut yang dianut rakyat Indonesia. Continue reading

Kebudayaan Masyarakat Kota Semarang: Warak Ngendok sebagai Simbol Akulturasi dalam Tradisi Dugderan

Oleh: Muhamad Zainal Mawahib

Pendahuluan

Perkembangan peradaban yang dikenal sebagai era globalisasi di dunia ini semakin menunjukkan eksistensinya sebagai peradaban yang selalu berkembang. Dampak dari perkembangan era yang serba digital ini sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Ia datang kepada manusia untuk memudahkan manusia dalam segala aktifitasnya. Bahkan imbas dari peradaban tersebut masuk ke dalam kebudayaan, termasuk ke dalam budaya-budaya bangsa Indonesia.

Masuknya era globalisasi ke dalam kebudayaan manusia menganggap bahwa sebagian kebudayaan tersebut ketinggalan zaman. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang mentradisikan kebudayaan tersebut. Akan tetapi sebagian masyarakat sebagai pelestari kebudayaan lambat laun mulai meninggalkan kebudayaan yang diciptakan oleh nenek moyang. Bahkan muncul anggapan kebudayaan yang baru dipercaya sebagai kebudayaan yang modern.

Sejatinya apabila ditelusuri kebudayaan merupakan refleksi dari nilai-nilai, pandangan, kebutuhan, keyakinan dan gagasan yang secara integratif diyakini oleh kemunitas pendukungnya. Kebudayaan ini juga dapat dinyatakan sebagai jati diri sebuah masyarakat.[1] Karena kebudayaan itu sendiri adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Diartikan juga sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.[2] Oleh karena itu, betapa pentingnya kedudukannya dalam kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pernyataan dan sosialisasi dan proses pewarisan pada generasinya berikutnya. Continue reading

Rousseau, Kontrak Sosial dan Agama Sipil: Sebuah Pengantar

Oleh: Tedi Kholiludin

 

Kontrak sosial merupakan teori yang bukan dari penelaahan secara empirik. Sebelum ada masyarakat, kita tidak pernah bisa memahami bagaimana keadaan manusia tersebut. Karenanya, teori kontrak sosial merupakan sebuah kerangka yang lebih bersifat spekulatif-hipotetik rasional.[1] Meski sifatnya yang spekulatif, tapi teori kontrak sosial tetap bermanfaat dalam memahami kondisi masyarakat.

Dalam kajian filsafat politik, ada tiga pemikir yang mengelaborasi teori kontrak sosial ini, yakni Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan JJ. Rousseau (1712-1778). Ketiganya merupakan pemikir yang hidup pada abad XVIII tetapi pemikirannya pada sisi tertentu merupakan antitesis dari pemikiran yang berkembang pada abad itu. Dan hal tersebut ditengarai sebagai pembangkangan intelektual pada zamannya. Menurut sejarah, abad inilah yang menjadi pabrik penghasil ilmuwan besar seperti Rene Descartes, David Hume, Voltaire, Galileo Galilei dan lain-lain.

Di abad ini, terjadi perkembangan sains yang pesat. Manusia pencerahan berjuang gigih menaklukan alam semesta dengan akal dan rasio. Segala kebenaran diukur dengan parameter sains dan teknologi. Diatas semuanya, terdapat sisi yang memprihatinkan. Perkembangan sains dan teknologi pencerahan telah menyebabkan terjadinya dehumanisasi. Manusia yang sedemikian kompleks kemudian mengalami reduksi. Ia tak lebih dilihat sebagai mesin-mesin. Manusia cenderung dituntun oleh akal semata. Faktor emosi sama sekali tidak dilihat sebagai sesuatu yang integral dengan kehidupan manusia.

Dalam situasi seperti ini, Rousseau hadir dengan memberikan kerangka filosofis ihwal kebebasan manusia yang kemudian dikaitkan dengan proses-proses politik. Pemikiran Rousseau, seperti yang disitir Henry J.Schmandt, sangat mengagungkan satu proses demokrasi langsung, dimana semua orang, bukan kelas istimewa atau beberapa orang yang terpilih, ikut serta.[2] Continue reading

Teori Negara Lenin: Jalan Ke Sosialisme atau Otoritarianisme?

Donny Danardono*]

Vladimir Ilyich Lenin (1870-1921) bukan hanya seorang pemikir Marxis terpenting abad 20, ia juga seorang yang menunjukkan cara mewujudkan Sosialisme-Marxis dalam situasi sosial yang lain dari yang diteorikan oleh Karl Marx. Ia―seperti para pemikir Marxis akhir abad 19 yang lain―cenderung tak tertarik pada Marxisme sebagai filsafat, tapi sebagai sebuah gerakan politik atau alat perjuangan yang praktis.[1]

Saat Tsar membuangnya ke Siberia pada 1896, Lenin tak hanya menikahi Nadyesda Krupskaya, tapi juga mempelajari On the Monistic View of History karya Georgi Valentinovich Plekanov [1858-1918] yang―sejalan dengan Friederich Engles―berusaha menjadikan Marxisme sebagai filsafat materialisme-metafisik, yaitu ajaran tentang materi sebagai realitas pertama kehidupan. Buku ini pula yang memberinya inspirisi untuk menulis Materialisme and Empirico-Criticism (1907) yang merupakan salah satu dasar bagi Marxisme-Leninisme. Tapi setelah itu ia sama sekali tak tertarik untuk memikirkan Marxisme sebagai filsafat.[2]

Saya memusatkan kajian ini pada teori negara Lenin―dalam buku State and Revolution―yang penulisannya ia selesaikan pada awal Agustus 1917. Buku itu berisi program praktis Lenin dan kelompok Bloshevik―kelompok mayoritas di Partai Sosial Demokrat Rusia yang pro Lenin. Sementara kelompok Menshevik adalah kelompok minoritas di Partai Sosial Demokrat Rusia pimpinan Julius Martov yang menentang strategi revolusi Lenin―dalam membuka jalan menuju sosialisme.

Pembacaan terhadap State and Revolution tak bisa dipisahkan dari pemikiran Marx tentang “Proletariat Dictatorship” (diktatur proletariat) dan dari tulisan-tulisan Lenin pada umumnya, khususnya What Is To Be Done? Burning Question of Our Movement. Untuk itu saya akan membahas pemikiran Marx tentang “diktatur proletariat”, Marxisme-Leninisme dan Teori Negara Lenin. Continue reading

Sarekat Islam dan Gerakan Kiri di Semarang 1917-1920

Tsabit Azinar Ahmad [1]

 

Prolog

Memasuki abad XX, kolonialisme di Hindia Belanda memasuki masa kulminasi. Pemerintah kolonial telah berkembang dalam tahap yang lebih mapan. Alih-alih menjadi upaya untuk membalas budi pada pribumi, kebijakan politik etis justru makin menguatkan posisi pemerintah kolonial untuk terus melanjutkan kekuasaannya atas Hindia Belanda. Di satu sisi, perkembangan kontrakolonialisme juga mamasuki tahap baru, yakni dengan perubahan corak pergerakan rakyat. Perubahan corak ini ditandai dengan adanya upaya yang mulai tersistematisasi dalam berbagai lembaga pergerakan yang memiliki tujuan dan langkah-langkah strategis yang lebih jelas dibanding masa-masa sebelumnya.

Munculnya gerakan-gerakan yang lebih terstruktur dan terorganisasi menjadi sebuah model pergerakan baru yang sangat berpengaruh terhadap dinamika sejarah pada paruh pertama abad XX. Berbagai organisasi dengan beragam latar belakang muncul. Tidak terkecuali organisasi yang membawa predikat Islam.

Salah satu organisasi berpredikat Islam yang berkembang dan dengan cepat menarik perhatian rakyat adalah Sarekat Islam (SI).[2] Sarekat Islam bermula dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1911 oleh H. Samanhudi di Solo yang merupakan cabang dari SDI bentukan R.M. Tirto Adisuryo di Batavia. SDI memiliki semboyan “kebebasan ekonomi, rakyat tujuannya, Islam jiwanya”.[3]

Atas nasehat Cokroaminoto, disarankan agar gerakan Sarekat Dagang Islam tidak saja pada golongan pedagang, akan tetapi lebih diperluas lagi yakni meliputi seluruh kegiatan dalam masyarakat dan seluruh golongan dalam masyarakat. Dalam anggaran dasar yang dibuat dengan Akta Notaris pada tanggal 10 September 1912 kata “dagang” dihapuskan, sehingga nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam.[4] Continue reading