Pendidikan Agama untuk Penghayat: Bagaimana Memfasilitasinya?

Oleh: Tedi Kholiludin

Penghayat Kepercayaan kerap berhadapan dengan masalah pelik dalam soal pendidikan. Sekolah-sekolah negeri (Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas), pemerintah hanya menyediakan fasilitas pendidikan agama untuk 6 agama saja; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Lalu bagaimana dengan penghayat kepercayaan? Biasanya, mereka disuruh memilih mengikuti salah satu dari 6 pendidikan agama itu. Meski banyak yang melakukannya, tetapi tak sedikit yang menolak. Sebuah penolakan yang sangat masuk akal. Dan bagaimana kita memahami munculnya Permendikbud 2016 tentang Pendidikan Kepercayaan? Lalu bagaimana sejatinya Negara Pancasila ini memfasilitasi pendidikan bagi penghayat kepercayaan?

Problem fasilitas pendidikan agama di sekolah negeri mula-mula tentu saja dilatari sikap negara yang hanya “mengakui” enam agama tersebut. Dalam UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Ada disebutkan kalau enam agama itu mendapatkan bantuan dan juga jaminan. Sementara agama dunia (Yahudi, Zoroaster dan Sinto) ada di level dua, dijamin meski tidak dapat bantuan. Tapi bagi penghayat mereka tak dapat bantuan ataupun jaminan tapi diarahkan ke pandangan yang sehat berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap klausul ini, Mahkamah Konstitusi saat sidang judicial review tahun 2010 lalu menyebut bahwa maksud dari menyalurkan ke arah pandangan yang sehat adalah tidak bertujuan melarang. Tetapi karena konteks saat itu (tahun 1960an) banyak aliran yang meminta korban manusia untuk upacara, maka pandangan itu dianggap tidak sehat. (halaman 290). Continue reading

Kebebasan Beragama, HAM dan Diskursus “Agama Resmi” di Indonesia

Oleh: Tedi Kholiludin

Salah satu aspek yang dilindungi dalam deklarasi universal Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan beragama. Kebebasan ini tidak hanya menyangkut hak untuk berpindah atau berganti agama, tetapi juga hak untuk tidak bertuhan (atheistic), non Tuhan (non-theistic) atau bertuhan (theistic).[1] Dan sudah pasti bahwa apa yang dimaksud dengan kebebasan beragama di sini juga berarti bebas mengekspresikan keyakinan keagamaan.

Fenomena penegakan HAM di Indonesia memang mengalami pasang surut. Kerap terjadi kontradiksi antara giatnya beberapa kelompok masyarakat sipil untuk ikut andil dalam proses ini, tetapi tak jarang juga terjadi aksi milisi sipil yang mengacaukan proses penegakan HAM ini. Tak hanya itu, negara juga seringkali terlibat dalam pelanggaran kebebasan beragama ini.

Kondisi kehidupan beragama dianggap memasuki babak yang melegakan tatkala kita disuguhi panorama yang mulai membaik dalam lanskap ini. Sebut saja misalnya pencabutan terhadap pelarangan agama-agama tertentu dicabut seperti Konghucu pada Januari 2000, Jehovah’s Witness (Juni 2001), dan Baha’i serta Rosicrucian (Mei 2002). Kita juga tidak lagi mendengar adanya pelarangan bagi pemeluk agama Shinto, Tao, Zoroaster, Fahlun Gong, dan juga Yahudi, meski mereka tidak memiliki wakil di birokrasi seperti enam agama “resmi”. Dalam wilayah masyarakat sipil, lembaga yang concern dalam wacana hubungan antaragama marak muncul seperti ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace), ICIP, Dian/Interfidei, Jaringan Islam Liberal (JIL), Forum Indonesia untuk Perdamaian, MADIA (Masyarakat Dialog Antar Agama), GANDI (Gerakan Anti-Diskriminasi Indonesia) dan lain-lain.[2] Continue reading

Adil Bagimu, Belum Tentu Bagiku; Keadilan dalam Filsafat Hukum

Oleh: Ceprudin[1]

 

“Pada tanggal 5 Juli 2007, Pengadilan Negeri Serang, Banten, menjatuhkan hukuman delapan bulan bagi dua kuli panggul yang mencuri bawang merah 10 kilogram. Pada hari yang sama, di pengadilan yang sama, beberapa mantan anggota DPRD Provinsi Banten, yang dituduh melakukan korupsi dana APBD 2003 sebesar 14 Miliar, hanya dituntut hukuman penjara 1.5 tahun. Mereka merupakan bagian dari 75 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi 14 M tersebut. Mantan anggota DPRD Banten yang sudah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama, satu orang divonis 12 bulan pernjara, sedangkan empat tersangka lainnya divonis 15 bulan penjara”[2]

 

Lalu, dimana letak keadilannya? Orang yang hanya mencuri 10 kilogram bawang merah divonsi 8 bulan penjara, sementara yang disangka korupsi 14 M hanya divonis 12 dan 15 bulan penjara. Pertanyaan dimana letak keadilan dalam putusan pengadilan, sejatinya bukan hanya pada kasus di atas. Dalam putusan-putusan pengadilan yang menimpa koruptor dirasa mencederai rasa keadilan. Perdebatan adil dan tidak adil, sudah mengemuka sejak peradaban masa Yunani Kuno.

Dibanding tujuan hukum berupa kepastian dan kemanfaatan, keadilan hukum paling banyak dibicarakan sepajang sejarah filsafat hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiga tujuan hukum di atas. Putusan hakim atau produk perundang-undangan misalnya, sedapat mungkin harus mencerminkan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum, paling penting adalah keadilan. Bahkan lebih ekstrim ada yang mempercayai bahwa tujuan hukum satu-satunya hanyalah keadilan.

Seorang Hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan tegas mengatakan, ”Bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana (wasilah), Sedangkan tujuan hukum adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana? Demikian ungkapan yang sangat esensial dari seorang hakim.[3] Pernyataan Bismar di atas menunjukan betapa eratnya hubungan antara hukum dan keadilan. Hukum harus disatukan dengan keadilan sehingga tujuan hukum betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan atau dijalankan ada tuntutan keadilan. Continue reading

Penghayat Sapto Dharmo di Kabupaten Brebes

Oleh: Khoirul Anwar

Salah satu penghayat kepercayaan yang berkembang di Kabupaten Brebes Jawa Tengah adalah Sapto Darmo. Kepercayaan yang pertama kali muncul pada tahun 50-an di Pare Kota Kediri Jawa Timur ini di Kabupaten Brebes dapat dibilang lumayan berkembang. Saat ini jumlah orang yang aktif di kegiatan sujudan yang diselenggarakan sebulan sekali tercatat sebanyak 225 orang. Jumlah ini tidak memasukkan penganut Sapta Darmo yang tidak masuk dalam daftar anggota organisasi, artinya di luar jumlah itu penganut Sapto Darmo di Kabupaten Brebes cukup banyak. Menurut Ketua Persatuan Sapto Darmo (Persada) Kabupaten Brebes, Tarmudi, tercatat lebih dari 1200 orang. Jumlah tersebut tersebar di berbagai desa di Kabupaten Brebes. Rumah ibadah atau biasa disebut Sanggar Sapto Darmo di Brebes ada enam, yaitu 1) di Desa Losari Lor Kecamatan Losari, 2) Desa Sengon Kecamatan Tanjung, 3) Desa Sigentong Kecamatan Wanasari, 4) Desa Sitanggal Kecamatan Larangan, 5) Desa Pagejugan Kecamatan Brebes, dan 6) Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes.

Enam sanggar tersebut masing-masing memiliki agenda sujudan, yakni kegiatan sujud bersama yang diawali dengan ceramah keagamaan dari Tuntunan. Di Desa Losari Lor sujudan dilaksanakan setiap malam Jumat Kliwon, di Desa Sengon setiap malam Kamis Manis, di Desa Sigentong setiap malam Senin Pahing, di Desa Sitanggal setiap malam Jumat Wage, di Desa Pagejugan setiap malam Jumat Kliwon, dan di Desa Kaliwlingi setiap Jumat Wage.

Secara organisasi Sapto Darmo memiliki 3 lembaga, yakni Tuntunan (Pembimbing spiritual), Persatuan Sapto Darmo (Persada), dan Yayasan Srati Darmo (Yasrad). Di Brebes organisasi ini sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor Inventarisasi 220/301/2011 yang dikeluarkan oleh Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Pemerintah Kabupaten Brebes.

Sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes terhadap penganut Sapto Darmo cukup baik. Tarmudi menjelaskan, hubungan Pemerintah Kabupaten sekarang dengan Sapto Darmo dapat dibilang baik, walaupun terkadang ada beberapa undangan dari pusat untuk Sapto Darmo yang tidak disampaikan kepada yang berhak, juga tidak pernah memberikan bantuan, tapi bagi Tarmudi selama pemerintah tidak merepresi maka dapat dikatakan baik. Sikap pemerintah seperti itu berbeda dengan pemerintah orde baru. Pada masa itu penganut Sapto Darmo diusir dari tempat tinggalnya karena dituding menjadi markas PKI. Penganut Sapto Darmo merasa tidak tenang. Selain itu Sapto Darmo sebagai agama juga oleh pemerintah tidak diakui sebagai agama, tapi diistilahkan dengan penghayat kepercayaan. Namun setelah reformasi penganut Sapto Darmo merasa tenang, dan dapat menjalankan ibadah secara terang-terangan. Continue reading

Bara di Po An Thian: Konflik Yayasan Tri Dharma Po An Thian dengan MAKIN Kota Pekalongan tahun 2011

Oleh: Khoirul Anwar

Sejarah Singkat Bangunan Klenteng Po An Thian

Klenteng Po An Thian didirikan pada tahun 1882 oleh salah satu leluhur dari keluarga bermarga Touw yang dulu tinggal di Jl. Belimbing No. 49. Mulanya bangunan ini hanya berbentuk bangunan utama, yaitu ruang segi empat dengan tiga pintu masuk dan dua pintu samping. Bangunan Klenteng ini sejak berdiri hingga sekarang telah mengalami beberapa renovasi. Pada sekitar tahun 1980-1981 dilaksanakan pembangunan tahap pertama pada bagian belakang Bangunan Utama. Ruangan yang tadinya berfungsi sebagai kantor, gudang dan kamar Bio Kong, dibongkar dan dijadikan aula dan dapur. Dengan dibangunnya aula maka praktis klenteng Po An Thian menjadi tidak memiliki ruang kantor lagi, sehingga sebagian arsip-arsipnya ditumpuk dalam gudang. Hal inilah yang kemungkinan besar menjadi penyebeb kekacauan manajemen dan banyak dokumentasi Klenteng yang hilang. Renovasi ini selesai dan diresmikan pada tanggal 4 Juli 1982.

Kemudian renovasi pada tahap kedua, dengan melakukan pembangunan panggung, ruang rias pentas, toilet dan gedung pada tanah di bagian timur Bangunan Utama, yang kemudian dipinjam oleh Makin. Renovasi ini selesai pada tanggal 3 Juli 1983.

Sedangkan pada tahun 1999, klenteng Po An Thian merestorasi cat dan ornamen-ornamen yang rusak serta membuat duplikat tiga buah joli/ tandu (kio). Joli/ tandu ini selesai dibuat pada akhir tahun 2000 dan dipergunakan pertama kali pada acara kirab ‘Goan Siauw’ Imlek 2552 (tahun 2001). Pada tahun 2000 klenteng Po An Thian memperluas kepemilikan tanah dengan membeli dua bangunan di sebelah barat klenteng. Dua bangunan ini untuk sementara difungsikan sebagai areal parkir dan ruang kantor sekretariat.[1] Continue reading