Kesinambungan atau Keterputusan: Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama tahun 1950an-1990an

Oleh: Makrus Ali

Alumnus Pascasarjana Sejarah FIB UGM

Dibandingkan dengan gerakan perempuan lainnya, gerakan perempuan Nahdatul Ulama sedikit terlambat. Manifestasi gerakan perempuan Nahdlatul Ulama ditandai dengan berdirinya Muslimat NU tahun 1946. Secara struktural Muslimat merupakan kepanjangan tangan Nahdlatul Ulama dalam bidang pengelolaan isu perempuan. Di luar jalur struktural, gerakan perempuan NU tumbuh seiring menguatnya gerakan perempuan di Indonesia. Aktifis-aktifis perempuan yang merepresentasikan NU terlibat aktif dalam gender discourse pada era 1990an.

Paper ini menganalisa sejauh mana konsistensi gerakan perempuan NU baik struktural maupun non-struktural dalam menyikapi persoalan perempuan. Konsistensi gerakan perempuan NU tidak bisa dilepaskan dengan dinamika yang berlangsung baik secara internal maupun eksternal  NU. Tarik menarik antara kubu konservatif dan moderat dalam tubuh NU memengaruhi arah gerakan perempuan NU. Kondisi ini seringkali melahirkan ambivalensi gerakan perempuan NU. Sehingga mengakibatkan bentuk dari gerakan perempuan NU pada satu periode tertentu terlihat berbeda pada periode selanjutnya. Tidak jarang menunjukan sikap yang kontradiktif. Terkait penilaian konsistensi gerakan perempuan NU, paper ini akan fokus pada dua hal utama. Pertama relasi perempuan dan agama, kedua perempuan dan kepentingan publik.

Keywords: Sejarah Perempuan, Feminisme, Nahdlatul Ulama.

Pendahuluan

Sejak bergulirnya rerformasi, wacana gender mengalami gelombang perubahan yang signifikan. Publik semakin sensitif terhadap isu perempuan dan kesetaraan gender. Menurut Riant Nugroho setidaknya terdapat tiga tahapan gerakan perempuan Indonesia. Pertama antara tahun 1975-1985 terjadi ketidak pedulian LSM terhadap isu gender. Analisis gender tidak dianggap penting oleh sebagian besar aktifis sehingga sering menimbulkan konflik dengan aktifis perempuan. Kedua adalah peroode 1985-1995 merupakan masa pengenalan dan pemahaman dasar mengenai analisis gender dan kaitannya dengan masalah pembangunan. Pada masa ini pula diperkenalkan program Women in Development (WID) sebagai model dalam mengembangkan program-program berbasis gender. Periode selanjutnya berlangsung dua strategi sekaligus dalam gerakan perempuan, yakni strategi integrasi dan advokasi.[1]

Gerakan perempuan di Nahdlatul Ulama (NU) sedikit banyak juga terpengaruh dengan gerakan pengarus utamaan gender. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari keterlibatan organisasi perempuan NU dalam beberapa program berbasis gender. Misalnya kampanye penguatan hak-hak perempuan yang digagas oleh Fatayat melalui LKP2 (Lembaga Konsultasi dan Pemberdayaan Perempuam) sejak tahun 1997-2000. Meskipun demikian gerakan perempuan dalam NU mengalami pasang surut. Pada awal pembentukan Muslimat dan Fatayat, salah satu lembaga perempuan mendapat tantangan dari otoritas kyai. Kultur patriarkhi yang kuat dalam NU ditopang oleh instutusi agama yang konservatif seringkali menimbulkan ketegangan. Dalam periode tertentu gerakan perempuan NU sangat terbatas, bahkan cenderung dikontrol oleh otoritas kyai dalam NU yang masih kuat.  Pada masa selanjutnya gerakan perempuan NU terlihat sangat progresif. Kritik-kritik terhadap teks agama yang bias gender menjadi titik tolak gerakan perempuan NU dalam membongkar sturktur patriarki yang membelenggu perempuan. Dinamika gerakan perempuan NU juga menunjukan ambivelansi, misalnya disaat otoritas kyai masih sangat kuat namun keterlibatan perempuan NU dalam politik praktis lebih menonjol. Sementara ketika wacana gender semakin diinternalisasi oleh aktivis perempuan NU dan kalangan pesantren, namun aktivitas mereka dalam politik justru menurun.

 

UU Perkawinan dan isu Poligami.

Pada awal tahun 1950an dikalangan organisasi maupun aktivis perempuan mendesak perlunya Indonesia memiliki UU Perkawinan. Kegelisahan kaum perempuan dipicu karena mereka menganggap peraturan perkawinan yang dipakai saat itu merugikan perempuan. Merujuk pada instruksi no. 4 tahun 1947 oleh Menteri Agama, perempuan dibawah umur masih bisa dipaksa menikah. Selain itu dalam peraturan ini praktik poligami juga longgar. Pejabat sipil hanya memberitahukan kewajiban pelaku poligami tanpa bisa memaksanya untuk melaksanakan kewajiban. Maka pada tahun 1950 dibentuk sebuah komisi yang khusus merancang hukum perkawinan atau yang lebih dikenal dengan komisi NTR (Nikah, Talak, Rujuk). Beberapa aktifis perempuan yang duduk dalam komisi ini antara lain, Soejatin Kartowirjono (Perwari), Nani Soewondo (Perwari), dan Mahmudah Mawardi (Muslimat NU).[2]

Sejak pertama kali bergulir, Undang-undang perkawinan mendapat perhatian dari aktivis perempuan baik yang bergerak di organisasi maupun parlemen. Pro dan kontra muncul dalam pembahasan Undang-Undang Perkawinan terkait beberapa isu penting, salah satunya adalah poligami. Sikap gerakan perempuan terbelah dalam merespon poligami. Perbedaan pendapat ini jelas terlihat dalam merespon Keputusan Pemerintah No. 19 tahun 1952. Disaat Komisi NTR masih menggodok UU Perkawinan, pemerintah mengeluarkan keputusan kontroversial ini. Secara garis besar Keputusan Pemerintah ini dinilai permisif terhadap praktik poligami. Kritik Keputusan Kepres ini karena pemerintah mendukung praktik poligami dengan memberikan uang tunjangan bagi pegawai sipil secara berlebih sehingga bisa dibagi beberapa istri.[3] Maka pada tanggal 17 Desember 1953 beberepa organisasi perempuan melancarkan demonstrasi menolak Keputusan Presiden ini. Bahkan Maria Ulfa, aktivis perempuan dari Perwari yang saat itu duduk sebagai Direktur Kabinet Muda merasa kecolongan dengan terbitnya Kepres ini.[4] Jika mayoritas gerakan perempuan menolak Keputusan Pemerintah ini, justru Muslimat Masyumi, GPII, dan NU Muslimat mendukung keputusan ini. Dengan demikian gerakan perempuan Islam berada dalam posisi mendukung poligami, termasuk aktivis perempuan NU.

Konsistensi gerakan perempuan NU dalam UU Perkawinan dan isu poligami terlihat dalam tahun-tahun selanjutnya. Mahmudah Mawardi yang duduk di Fraksi NU, sekaligus wakil NU dalam komisi NTR bersuara lantang menolak UU Perkawinan yang tidak mengikutsertakan pembahasan poligami. Mahmudah mengkritik Rancangan Undang-undang Perkawinan yang diusulkan oleh Sumari dari PNI. Dalam pandangannya, mewakili fraksi NU rancangan UU Perkawinan Sumari bersifat diametral memisahkan hukum agama dan hukum perkawinan. Hal ini dinilai berpotensi terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan paham agama, padahal perkawinan adalah bagian penting dalam agama.[5] Mahdmudah dan kelompok NU memandang sinis terhadap kelompok yang keras menentang poligami. Menurut mereka praktik poligami diatur dalam Islam maka tidak seharusnya dikeluarkan dari pembahasan UU Perkawinan. Justru dengan adanya poligami dalam UU Perkawinan merupakan keuntungan bagi perempuan karena dilindungi hak-haknya dalam perkawinan. Mahmudah Mawardi dan kelompok NU menyerang balik kelompok penentang poligami yang dituduh apriori terhadap poligami tapi permisif terhadap praktik pelacuran. Mereka mengibaratkan kelompok ini seperti orang yang menutup pintu depan tapi membuka pintu belakang.[6]

Sampai dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno, RUU Perkawinan belum disepakati. Akhirnya pada tahun 1974 Indonesia memiliki UU Perkawinan. Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang lahir pada masa Orde Baru merupakan hasil kompromi yang dilakukan pemerintah dalam mengakomodasi tekanan partai Islam dan ormas Islam dalam isu poligami. Beberapa pasal dalam UU Perkawinan tahun 1974 sangat longgar terhadap praktik poligami.[7] Sebenarnya saat penggodokan UU Perkawinan tahun 1974 ini banyak mendapat tentangan dari aktivis perempuan yang tidak berafiliasi dengan agama. Namun kekuatan kelompok Islam dalam parlemen yang mengancam walk out dan pengerahan massa berhasil memenangkan pertarungan ini. Kegaduhan isu poligami dalam parlemen dinilai Orde Baru sebagai tindakan berbahaya yang mengganggu stabilitas politik. Maka pemerintah mengafirmasi UU Perkawinan yang ramah poligami sebagai bagian dari menjinakan kelompok Islam. Kelompok NU termasuk dalam barisan yang melakukan penekanan isu poligami dalam UU Perkawinan.

Wacana Gender dalam Gerakan Perempuan NU.

Andree Feillard mencatat bahwa Munas NU tahun 1997 di Lombok merupakan pertama kalinya wacana gender mengemuka dalam forum NU berskala nasional. Hasil dari Munas ini adalah bentuk pengakuan posisi perempuan yang sejajar dengan laki-laki, baik hak dan kewajiban keduanya adalah sama. Dengan kata lain kedudukan perempuan dalam sistem negara terbuka lebar. Perempuan memiliki ruang yang sama dengan laki-laki dalam partisipasi publik.[8] Wacana gender yang mulai mendapat perhatian dalam diskursus NU tidak bias dipisahkan dari kondisi NU yang mulai berubah. Sejak kepemimpinan NU beralih ke tangan Abdurrahman Wahid, secara perlahan namun meyakinkan konservatifisme yang selama ini mendukung semangat patriarki dalam NU bisa ditekan. Dengan bekal keilmuwan yang kosmopolit, Abdurrahman membawa NU ke arah yang lebih moderat dan progresif. Kondisi ini menjadi faktor pendorong dari dalam yang membuka wacana baru dalam relasi gender. Menurut Musdah Mulia kontribusi Abdurrahman Wahid sangat besar dalam mengkampanyekan isu gender di kalangan pesantren dan kyai. Baginya, Abdurrahman Wahid adalah feminis laki-laki pertama yang mempunyai kekuatan untuk menggeser paradigma NU yang patriariki.[9]

Sebenarnya munculnya wacana gender di kalangan NU dapat ditelusuri sejak tahun 1980-an. Masdar Farid Mas’udi melalui P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) melakukan proyek-proyek yang tidak hanya berbasis pemberdayaan pesantren, namun juga melakukan inisisatif dalam diskusi gender.[10] Dalam Konferensi Dunia IV tentang Perempuan yang diselenggarakan oleh PBB di Beijng 4-5 September 1995 isu kesehatan reproduksi perempuan menjadi isu penting. Kelompok perempuan tradisionalis merespon isu ini dengan mengadakan pelatihan tentang hak-hak reproduksi perempuan yang melibatkan kalangan pesantren, mulai dari nyai-nyai, ustadzah, hingga santriwati. Acara bertajuk Fiqh al-Nisa terselenggara atas kerja sama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Pelatihan tersebut berhasil menemukan bahwa kebanyakan kitab-kitab fikih dan tafsir tidak banyak membicarakan isu hak-hak reproduksi perempuan, melainkan sekedar perpetuasi dari dominasi struktur patriarki yang bekerja pada domain agama.[11]

Dekade 1990-an merupakan masa internalisasi wacana gender dalam gerakan perempuan NU. Forum Fiqih Nisa’ yang digagas P3M menjadi pemantik bagi aktivis perempuan NU untuk lebih mengkampanyekan wacana gender khususnya di kalangan pesantren. Fiqih Nisa menjadi populer dikalangan aktivis perempuan NU. Padahal  Fiqih Perempuan merupakan istilah yang sebelumnya tidak ada dalam literatur maupun kajian pesantren. Tujuan Fiqih Nisa’ adalah melakukan kajian kritis terhadap teks-teks fiqih yang selama ini dinilai bias gender dan misoginis. Dengan kata lain Fiqih Nisa’ berupaya mendialogkan fiqih dengan wacana gender. Hal ini merupakan ciri khas gerakan perempuan NU yang membedakannya dari gerakan perempuan lainnya di Indonesia.

Selain pergualatan diskursus dan wacana gender, gerakan perempuan NU juga aktif dalam pemberdayaan perempuan. Seiring program yang dijalankan Orde Baru yang menganut paham developmetalism, organisasi-organisasi perempuan didorong untuk turut serta dalam mensukseskan pembangunan. Sesuai dengan keputusan Presiden  No. 23 1983 mendorong Menteri Urusan Perempuan untuk mengintegrasikan perempuan dalam setiap proyek pembangunan. Diseluruh lini baik ekonomi social politik dan budaya.[12] Mau tidak mau gerakan perempuan juga mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) adalah beberapa program kesehatan masa Orde Baru yang dilaksanakan juga oleh Muslimat NU.[13] Menariknya adalah jajaran kyai di PBNU sempat melarang organisai perempuan NU baik Fatayat maupun Muslimat terlibat dalam program-program pemerintah. Pelarangan ini berdasarkan kekhawatiran kyai bahwa keterlibatan NU dalam program pemerintah dinilai sebagai bentuk afiliasi dengan partai penguasa, Partai Golkar. Padahal pada muktamar 1984 Situbondo NU telah memutuskan untuk kembali ke khittah yang berarti sikap netral. Tetapi kekhawatiran para kyai di PBNU dapat ditepis oleh gerekana perempuan NU. Keterlibatan organisasi perempuan NU, baik Muslimat dan Fatayat waktu itu dalam PKK adalah bagian dari strategi untuk menghidupkan gerakan perempuan NU yang sempat vakum diawal Orde Baru.[14] Kondisi berbeda dengan pengamatan Julia Suryakusuma yang menilai bahwa PKK adalah manifestasi dari ideologi ibuisme Orde Baru, dimana berlangsung domistikasi perempuan. Dalam konsep ibuisme perempuan hanya pelayan dari suami, anak, keluarga, masyarakat dan negara.[15]

Sementara itu pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Fatayat NU mulai intensif ketika mereka bersinggungan dengan lembaga donor. UNICEF menggandeng Fatayat dalam program penguatan hidup anak. Pada periode  1979-1989 Fatayat mempromosikan kesehatan ibu dan anak dalam program Kelayakan Hidup Ibu dan Anak (KHIA). Dengan dukungan lembaga donor Fatayat menegaskan perannya dalam permbelaan dan pemberdayaan perempuan.[16] Sampai saat ini Fatayat fokus pada isu ini dengan mendirikan LKP2 (Lembaga Konsultasi dan Pemberdayaan Perempuan) dan PIKER (Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi) yang berdiri tahun 1997.[17]

Perempuan NU dan Partisipasi Publik.

Keputusan besar dibuat NU pada Konferensi Besar Syuriah Nahdhatul Ulama di Surabaya 19 Maret 1957. Salah satu pembahasan adalah membahas hukum perempuan menjadi anggota DPR/DPRD. Secara mengejutkan forum kyai tersebut memperbolehkan keterlibatan perempuan dalam politik. Meskipun dengan syarat dan ketentuan, perempuan diperbolehkan duduk sebagai anggota DPR dan DPRD.[18] Keputusan ini semakin meneguhkan posisi kader perempuan NU di parlemen. Pada tahun 1955 perwakilan perempuan NU di parlemen adalah Machmudah Mawardi dan Asmah Syahruni. Setelah disahkan keterlibatan perempuan NU dalam politik tahun 1957, maka wakil-wakil perempuan bertambah menjadi 5 orang. Maryam Junaidi dan Maryam Kartasampuna, keduanya dari Jawa Tengah dan satu lagi Hadiniyah Hadi dari Jawa TImur.[19]

Keputusan NU yang memperbolehkan perempuan NU terlibat di parlemen didorong oleh kebutuhan politik. Setelah NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai, NU tidak bisa menutup mata bahwa kehadiran perempuan NU dalam politik memang dibutuhkan.[20] Hal ini bisa dilihat dalam pertarungan UU Perkawinan, dimana Mahmudah Mawardi sebagai jubir NU vokal melawan Soemari dari PNI. Kelompok Islam termasuk NU sangat menentang UU Perkawinan usulan Soemari yang dinilai anti poligami. UU Perkawinan merupakan pertama kalinya arena pertarungan antar sesama gerakan perempuan dalam isu kebijakan publik. NU yang merupakan kelompok perempuan Islam harus berhadapan dengan kelompok perempuan nasionalis. Geliat politik perempuan NU dalam politik hanya bertahan pada periode parlemen pertama saja hasil pemilu 1955. Setelah itu tidak terdengar lagi kiprah perempuan NU di parlemen.

Selain kiprah dalam politik, hal menarik lainnya adalah keterlibatan perempuan NU dalam struktural PBNU. Tahun 1956 kader perempuan pernah menjadi pengurus PBNU. Mereka adalah Nyai Khairiyah Hasyim, Mahmudah Mawardi, Nyai Fatma. Mereka menjadi ‘awan atau anggota pengurus Syuriyah PBNU.[21] Ketiga perempuan ini menjadi fragmen yang menandai keterlibatan perempuan dalam struktur PBNU. Karena setelah mereka belum tercatat nama perempuan yang duduk dalam jajaran elite PBNU. Padahal dalam sebuah acara Pra Muktamar 1999, PP Muslimat mendesak PBNU untuk memasukan perempuan dalam kepengurusan NU mendatang. Sampai berakhirnya Muktamar XXX tahun 1999 di Lirboyo belum berhasil menempatkan perempuan dalam strurktur tanfidziyah maupun syuriah PBNU. Kondisi ini menjadi sumber kekecewaan tersendiri di kalangan perempuan NU karena posisi perempuan kembali terpinggirkan dalam tubuh NU sendiri.[22]

Dua kondisi yang telah disebutkan diatas, yakni meredupnya kiprah perempuan NU dalam ruang publik bisa dikaitkan dengan kondisi politik saat itu. Pertama, peristiwa fusi NU ke PPP tahun 1971 merupakan fase sulit bagi NU sendiri dalam mengartikulasikan kepentingan politknya. PPP yang merupakan hasil fusi partai-partai Islam dimana tidak hanya NU didalamnya. Kedua, kebijakan Khittah tahun 1984 ketika NU memutuskan untuk menjadi organisasi sosial keagamaan sepenuhnya semakin mengecilkan akses perempuan NU dalam politik praktis. Ketiga, adalah kebijakan Orde Baru yang kembali melakukan domestikasi terhadap perempuan. Kondisi ini diakui oleh kalangan perempuan NU waktu itu. Fatayat sempat vakum sejak 1967-1979. Banyak dari anggota Fatayat ataupu  Muslimat yang tidak aktif disebabkan ketakukan mereka akan kebijakan Orde Baru yang melakukan depolitisasi terhadap perempuan.

Namun demikian perempuan-perempuan NU mulai tampil di ruang publik seiring bergulirnya wacana gender pada dekade 1990an. Fatayat NU menjadi gerakan perempuan NU yang aktif terlibat dalam kampanye kesetaraan gender. Setelah itu banyak dari perempuan-perempuan NU aktif diberbagai LSM. Rata-rata LSM ini tumbuh untuk merespon kebutuhan pesantren. LSM kunci yang bergerak dalam perempuan NU menurut Farhah Cicik setidaknya ada tiga, yakni FK3, Rahima, dan Puan Amal Hayati. Masing-masing terjalin komunikasi yang intens sehingga bisa berbagi ruang kerja dalam pemberdayaan perempuan NU. FK3 bergerak dalam mengkritisi sekaligus melakukan intrepretasi ulang kitab kuning yang bias gender. Rahima melakukan hal-hal yang lebih praktis dengan melakukan sosialisasi wacana perempuan yang berprespektif gender melalui seminar, training, dan penerbitan buku. Sementara Puan Amal Hayati menjadi eksekutor dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan, seperti korban kekerasan.[23]

Keterlibatan perempuan NU dalam LSM maupun proyek-proyek berbasis gender lainnya melahirkan feminis-feminis muslim di kalangan NU. Diantara feminis-feminis tersebut adalah Sinta Nuriyah, Musdah Mulia, Neng Dara Affiah, dan Maria Ulfa. Peran Sinta Nuriyah yang perlu dicatat adalah usahanya dalam mengkampanyekan isu gender di komunitas pesantren. Sinta Nuriyah membidani lahirnya  FK3, Forum Kajian Kitab Kuning pada tahun 1997.[24] Yayasan Puan Amal Hayati yang telah disebutkan diawal juga lahir atas prakarsa Sinta Nuriyah, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2000. PUAN sendiri meruapakan singkatan dari Pesantren Untuk Pemberdayaan Perempuan.[25]  Feminis selanjutnya adalah Siti Musdah Mulia. Perempuan yang aktif di Fatayat NU sejak 1989 dan Muslimat NU termasuk pegiat diskursus gender dan Islam yang vokal. Berulangkali menekankan perlunya reinterpretasi ajaran agama yang terkait dengan hubungan gender. Salah satunya dengan jalan dekonstruksi atas seluruh tafsiran agama yang memposisikan perempuan sebagai objek. Dengan demikian perempuan tidak lagi menjadi objek, melainkan subyek otonom yang memiliki kebebasan memilih atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki.[26] Berangkat dari pergulatannya dalam diskursus gender dan Islam membuatnya didapuk sebagai direktur Lembaga Kajian Agama dan Jender yang diprakarsai oleh Djohan Efendi tahun 1998.[27]

Sinta Nuriyah dan Musdah Mulia merupakan feminis NU yang vokal dalam diskursus gender dan agama pada gelombang pertama tahun 1990an. Pada masa selanjutnya muncul generasi-generasi baru yang memiliki semangat yang sama dalam diskursus gender dan agama. Misalnya Maria Ulfah Anshor, ketua Fatayat tahun 2000-2005 melakukan penelitian bertajuk Fiqih Aborsi Alternatif untuk Penguatan Hak-hak Reproduksi Perempuan yang mendapat penghargaan Anugerah Saparinah Sadli.[28] Nama lain yang layak disebut adalah Farha Ciciek[29] dan Neng Dara Affiah.[30] Dari sekian  feminis NU yang lahir setelah dikursus gender populer di Indonesia adalah wujud dari kegelisahan mereka sebagai masyarakat pesantren, dimana lembaga patriarki masih kuat.  Mereka mengkritisi teks-teks agama yang selama ini dianggap sebagai pusat operasi patriarki. Rata-rata aktivis perempuan NU memiliki dasar pemahaman teks agama karena memiliki latar belakang pesantren ataupun perguruan tinggi Islam IAIN. Oleh sebab itu kelompok ini dinilai berhasil dalam membuka wacana Islam dan perempuan secara lebih terbuka dan dialogis. Pemberdayaan perempuan berbasis agama yang dilakukan oleh feminis-feminis NU menjadi arus baru dalam wacana gender dan gerakan feminisme di Indonesia. Mewujudkan kesetaraan gender melalui pencarian semangat etik dan prinsip-prinsip moral-kemanusian yang terdapat dalam ajaran Islam.

 

Titik Temu dan Titik Pisah.

Jika pada awal muncunya gerakan perempuan Indonesia kontribusi perempuan NU belum terlihat. Namun pada dekade 1990-an sampai sekarang perempuan NU menjadi salah satu arus utama dalam gerakan feminisme Indonesia kontemporer. Kemampuan kritiknya terhadap teks-teks kitab klasik dan dogma agama merupakan strategi gerakan perempuan NU yang sekaligus menjadi kekuatan utama yang membedakan dengan gerakan feminism lainnya. Namun demikian dalam konteks historis gerakan perempuan NU terjadi keterputusan dengan periode sebelumnya. Pada awal tahun 1950an gerakan perempuan NU masih konservatif, belum ada upaya melakukan analisi gender dalam gerakan mereka. Isu poligami yang menjadi perdebatan sepanjang tahun 1950-an sampai pertengahan 1960-an menunjukan posisi perempuan NU yang anti poligami. Kondisi ini berbeda jika melihat konteks gerakan perempuan NU tahun 1980-1990an. Dalam periode ini mereka sudah diperkenalkan dengan analisis dan wacana gender. Melalui LSM dan proyek-proyek berbasis gender, gerakan perempuan NU sudah semakin memahami konsep kesetaraan gender. Kritik mereka terhadap teks agama dan fiqih yang bias gender menjadi modal utama untuk melakukan dekonstruksi kedudukan perempuan dalam Islam. Terkait isu poligami semakin jelas posisi perempuan NU yang menolak tegas praktik poligami. Meskipun secara institusional baik Muslimat maupun Fatayat, sebagai organisasi perempuan NU yang otoritatif tidak pernah membuat keputusan terhadap penolakan poligami. Namun feminis-feminis NU yang juga pernah bersinggungan dengan Fatayat ataupun Muslimat, menolak poligami.[31]

Sementara pada tahun 1990an perempuan NU semakin memahami konsep gender, namun partisipasi mereka dalam ruang publik terjadi penurunan. Sempat menjadi tumpuan Partai NU dalam pertarungan UU Perkawinan tahun 1950an, politisi perempuan NU tidak terdengar lagi pada masa Orde Baru. Kiprah 5 perempuan NU dalam kancah politik perempuan NU tidak bisa diteruskan generasi setelahnya. Akses publik perempuan yang ditutup sejak Orba bahkan telah menyulitkan pergerakan Fatayat dan Muslimat. Di awal Orba Fatayat vakum selama 10 tahun. Bisa dibayangkan sulitnya gerakan perempuan saat itu, sehingga tidak memungkinkan aktivitas politik bagi perempuan. Selain tidak memiliki akses dalam politik, perempuan NU juga tidak mampu tampil dalam jajaran elit pengurus PBNU. Jika tahun 1956 terdapat 3 perempuan yang diangkat menjadi anggota Syuriah, namun sampai Muktamar 1999 tidak ada lagi nama perempuan dalam struktural PBNU. Kedua kondisi ini memperlihatkan bahwa gerakan perempuan NU masih berhadapan dengan sistem patriarki baik di level intenal maupun eksternal. Di level Internal, perempuan NU melawan konservatifme kelompok kyai yang tidak sepenuhnya mendukung wacana gender yang melakukan kritik tradisi Islam yang mapan. Program kesehatan reproduksi yang populer tahun 1990an misalnya dipilih karena lebih bisa diterima masyarakat pesantrern. Di level eksternal, sistem politik Orde Baru tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk tampil di ruang publik dan berpolitik. Kaum perempuan didepolitisasi untuk kepentingan stabilitas dan kepentingan negara.

 

Penutup

Hingga saat ini historiografi perempuan di Indonesia masih menjadi wacana pinggiran. Historiografi Indonesia selama ini cenderung androcentris yang tidak cukup memberi ruang untuk narasi perempuan. Perempuan adalah other dalam panggung historiografi Indonesia.  Meminjam  dari Ruth Indiah Rahayu, maka historiografi feminisme diperlukan untuk menyingkap tabir ketidakadilam terhadap permpuan yang masih berada dalam ruang gelap sejarah Indonesia. Sudah saatnya menempatkan perempuan sebagai pencipta sejarah yang aktif, bukan obyek yang pasif. Kondisi yang hampir sama juga berlangsung dalam kajian NU. Belum banyak kajian yang menempatkan perempuan NU sebagai aktor dalam panggung sejarah NU. Penulisan sejarah seputar NU yang maskulin selalu menempatkan kyai dan aktor laki-laki lainnya sebagai pihak yang paling otoritatif dalam sejarah. Namun dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa perempuan NU memiliki kontribusi dalam panggung sejarah. Bahkan tahun 1990an gerakan perempuan NU menampilkan pendekatan baru dalam strategi gerakan perempuan di Indonesia. Kemampuan mereka dalam studi kritik teks agama menempatkan mereka sebagai garda depan feminis muslim Indonesia.

 

Daftar Pustaka

Affiah, Neng Dara, Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman, dan Pemikiran, Jakarta: Fatayat NU, 2005.

Arnez, Monik, “Fatayat Between Tradition and Change”, dalam Journal of Islamic Studies, volume 21 no. 1, Januari 2010.

Azizah, Abdaue, Aktivitas Dakwah Dra. Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Yayasan Puan Amal Hayati, skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013

Bruinessen, Martin van, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, Jakarta: Mizan, 1995.

Burhanudin, Jajat dan Oman Fathurahman (ed), Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan, Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah dan Gramedia Pustaka Utama, 2004.

De Stuers, Cora Vreede, Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Gardiner, Mayling Oey- dan Carla Bianpoen (ed), Indonesia Women: The Journey Continues, Canberra: ANU, 2000.

Hasyim, Syafiq Menakar “Harga” Perempuan , Bandung, Mizan, 1999.

Muchtar, Yanti (ed), Pengalaman Perempuan: Pergulatan Lintas Agama, , (Jakarta: KaPal Perempuan dan Ford Foundation, 2000.

Mulia, Musdah, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender bekerja sama dengan Asia Foundation, 1999.

Nadjib (ed), Alai’I Gus Dur Dimata Perempuan, Yogyakarta: PP Fatayat dan Gading, 2015.

Riant, Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus Utamaannya di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Saskia Eleonora Weiringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Jakarta: Kalyanamitra dan Garba Budaya, 1999

Taher, Elza Peldi (ed), Merayakan kebebasan beragama: Bunga Rampai menyambut 70 tahun Djohan Effendi, Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009.

Catatan Akhir

[1] Riant, Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus Utamaannya di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

[2] Saskia Eleonora Weiringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, (Jakarta: Kalyanamitra dan Garba Budaya, 1999), hlm. 233-234.

[3] Substansi yang ditolak dari Keptusan Pemerintah No. 19 Tahun 1952 adalah 2 point yang dianggap  sebagai bentuk dukungan negara terhadap poligami. Pertama, seorang pejabat sipil lelaki dapat menunjukan beberapa istri untuk memiliki hak menarik uang pensiun pasangannya. Bila ia menunjukan lebih dari satu, jumlah uang pensiunan itu akan dua kali lipat lebih banyak daripada hanya untuk satu istri. Jumlah ini akan dibagi antara para janda itu berapa pun banyaknya mereka (tidak boleh melebihi empat). Kedua, karena penggunaan cara mengukur yang demikian maka terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah. Lihat dalam Cora Vreede De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 201-202.

[4] Beberapa organisasi perempuan penentang Keputusan Pemerintah No. 19 tahun 1952 adalah Perwari, Gerwis, Wanita Katolik, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Persit, Wanita Demokrat, dan Ikatan Bidan Indonesia. Saskia Eleonora Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, (Jakarta: Kalyanamitra, 1999), hlm. 237.

[5] Duta Masyarakat, “ Pengertian perkawinan tidak bisa terlepas dari pengetian keagamaan”, 10 Pebruari 1959.

[6] Duta Masyarakat, “ Soal Perkawinan adalah soal keagamaan”, 25 Pebruari 1959.

[7] Pada pasal 3 ayat 2 dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Pasal 4 ayat 1 berbunyi “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pasal 4 ayat 2 “Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Budi Radjab, Meninjau Poligami; Perspektif Antropologis dan Keharusan Mengubahnya dalam Jurnal Perempuan edisi 31, tahun 2003, hlm. 79-80.

[8] Andree Feillard, “Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam: Sebuah Proyeksi dan Pemaparan Data”, dalam Menakar Harga Perempuan, Syafiq Hasyim (ed), (Jakarta: Mizan, 1999), hlm. 222-225. Keputusan Muktamar teresbut ditegaskan dalam Maklumat Kedudukan Perempuan Dalam Islam atau Makanah Al Mar’ah fil Islam. Secara substansi terdapat 5 point dalam maklumat ini. (1) Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia yang utuh dan karenanya patut dihormati. (2) Islam mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam hal pengabdian kepada agama, nusa, dan bangsa. (3) Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan karena perbedaan kodrat. (4) Islam mengakui peran publik perempun di samping peran domestiknya. (5). Ajaran Islam yang menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki itu dalam realitasnya telah mengalami distorsi akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya. Lihat dalam Neng Dara Affiah (ed), Menapak Jejak Fatayat NU, Sejarah Gerakan, Pengalaman, dan Pemikiran, (Jakarta: PP Fatayat, 2005), hlm. 134-135.

[9] Musdah Mulia, “Gus Dur: Pioner Gerakan Feminisme”, dalam Gus Dur Dimata Perempuan, Alai’I Nadjib (ed), (Yogyakarta: PP Fatayat dan Gading, 2015), hlm. 69-70.

[10] Martin mencatat peran Masdar Farid Masudi yang menonjol dalam memimpin proyek kajian kritis terhadap kitab kuning yang bias gender. Masdar merupakan orang yang loyal sekaligus kritis terhadap tradisi keilmuan kitab kuning. Buku Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan menjadi bukti kontribusi Masdar Farid dalam mendorong diksusi gender di kalangan NU.Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, (Jakarta: Mizan, 1995) hlm. 172-173.

[11] Jajat Burahundin dan Oman Farthurahman (ed), Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 122-123.

[12] Anita Rahman, “Moslem Women’s Organitations: Their Role in Attaining the Benefits of Development”, dalam Indonesia Women: The Journey Continues, Mayling Oey-Gardiner dan Carla Bianpoen (ed), (Canberra: ANU, 2000),, hlm. 270

[13] Ibid., hlm. 274-275.

[14] Affiah, op.cit., hlm. 77.

[15] Sulia Juryakusuma, Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 111.

[16] Monik Arnez, “Fatayat Between Tradition and Change”, dalam Journal of Islamic Studies, volume 21 no. 1, Januari 2010, hlm. 71

[17] Affiah, ibid., hlm. 175

[18]  Syarat yang harus dipenuhi oleh perempuan NU menjadi anggota DPR dan DPRD adalah (a)‘Afifah (bijaksana) (b)Ahli (c)Menutupi auratnya (d)Mendapat izin dari yang berhak memberi izin (e)Aman dari fitnah (f)Tidak menjadikan sebab timbulnya munkar menurut syara’. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka haram. Dan syuriah dengan kebijaksanaan serta persetujuan PB Syuriah NU berhak menariknya.

[19] Ibid., hlm. 69

[20] Keterwakilan perempuan dalam parlemen pertama hasil pemilu 1955 menempatkan  18 wakil. PNI menempatkan 4 kader, PKI dengan 5 kader, Masyumi 4, dan PSI 1. Cora, op.cit., hlm 281.

 [21] Affiah, op.cit, hlm. 81

[22] Ibid, hlm. 137

[23] Jajat Burhanudin, Oman Fathurahman (ed), Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan, (Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah dan Gramedia Pustaka Utama, 2004)., hlm, 125-126.

[24] Forum diskusi dan kajian ilmiah ini bertujuan untuk melakukan kritik terhadap teks-teks klasik sekaligus membongkar sistem patriarki yang selama ini merugikan perempuan. Salah satu bentuk keseriusan FK3 adalah telaah kritis terhadap kitab Uqudullujain, yakni salah satu kitan klasik yang membahas relasi suami istri yang kemudian diterbitkan pada tahun 2000. Lihat dalam Abdaue Azizah, Aktivitas Dakwah Dra. Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Yayasan Puan Amal Hayati, skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.  hlm. 43.

[25] Ibid., hlm. 42.

[26] Kritik Musdah Mulia terhadap kebijakan pemerintah yang dinilainya pro poligami adalah lemahnya posisi perempuan dalam pernikahan. Kebijakn permintah dalam menimbang poligami tidak responsif terhadap kebutuhan hukum dan kepentingan perempuan. Menurut Musdah istri tidak mempunyai kuasa menolak praktik poligami karena UU memberikan akses yang leluasa terhadap suami untuk melakukan poligami. Kepentingan suami tidak mempertimbangkan perspektif kebutuhan istri. Lihat dalam Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender bekerja sama dengan Asia Foundation, 1999), hlm. 60-63.

[27] LKAJ berawal dari inisiatif Djiohan Effendi yang menghendaki agra Departemen Agama melalui Balitbang nya melakukan tafsiran ulang terhadap kitab suci yang lebih berprespektif gender. Marzani Anwar, Djohan Effendi; Mengurai Program Kerukunan Departemen Agama, dalam (ed) Elza Peldi Taher, Merayakan kebebasan beragama: Bunga Rampai menyambut 70 tahun Djohan Effendi, (Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009) hlm 44-45.

[28] Permasalahan aborsi menjadi sensitif karena pandangan Maria Ulfa berseberangan dengan Muslimat NU yang mutlak tidak memperbolehkan aborsi. Sementara Maria Ulfa memeberikan perspektif baru yang dalam batas tertentu memperbolehkan perempuan melakukan aborsi. Tahun 2000.

[29] Farha Ciciek, sempat aktif di lembaga Interfide, yakni lembaga dialog agama lintas iman yang berkantor di Jogjakarta. Setelah itu turut membangun lembaga Rahima Institute, LSM yang bergerak dalam isu perempuan dan Islam. Lihat dalam Farha Ciciek, “Perjalanan Merangkai Dunia Baru”,  dalam Pengalaman Perempuan: Pergulatan Lintas Agama, Yanti Muchtar (ed), (Jakarta: KaPal Perempuan dan Ford Foundation, 200) hlm. 46.

[30] Neng Dara Affiah, aktif sebagai redaktur Warta PBNU dan redaktur Sehat P3M juga Redeaktur di Jurnal Lembaga Kajian Agama dan Jender. Lihat dalam Neng Dara Affiah, “Mengungkap Jejak Seorang Santri: Sebuah Catatan Pemberontak”, dalam Pengalaman Perempuan: Pergulatan Lintas Agama, Yanti Muchtar (ed), (Jakarta: KaPal Perempuan dan Ford Foundation, 2000), hlm. 106

[31] Sinta Nuriyah tegas menolak poligami. Sementara penolakan Musdah Mulia terhadap poligami terdokumentasikan dalam buku Menggungat Poligami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *