Pasang Surut Hubungan Muslim Tradisional dan Komunis: 1921-1955

Oleh: Tedi Kholiludin

Pengantar

Kehadiran komunisme di Indonesia kerap dikaitkan dengan pembentukan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) sekitar tahun 1914. Namun sebenarnya  sebelum kehadiran ISDV, sudah terjadi kontak antara kaum pelajar Indonesia di Belanda dengan partai sosialis yang bernama Partai Pekerja Sosial Demokrat atau Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SADP) yang didirikan tahun 1894. partai ini yang sejak awal berdirinya mengagendakan peningkatan standar hidup rakyat Indonesia dan membela kemajuan rakyat Indonesia. (Mintz, 2002: 30)

Orang Indonesia yang ditarik ke dalam tubuh SADP antara lain Dr. Cipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1913, mereka bergabung dengan SDAP.

Konteks dimana komunisme hadir di Indonesia pertama kali bisa dikatakan sebagai konflik pahit (di kalangan kaum kolonial) antara pihak yang meyakini bahwa pendekatan dengan rasa simpati terhadap gerakan-gerakan politik Indonesia akan menjamin perkembangan koloni yang sehat, melawan pihak yang takut kebebasan politik akan menjadi sebuah Kotak Pandora, apabila dibuka akan terjadi revolusi. Pendukung politik etis, akhirnya mengalami kekalahan, dan pemberontakan komunis pada 1926-1927 mengakhiri usaha-usaha pihak Belanda untuk berkompromi dengan pihak pergerakan perlawanan dan meninggalkan kelompok politik Indonesia tanpa ada jalan tengah nyata antara revolusi dan dilepaskannya masalah pencapaian kemerdekaan. (Mc.Vey, xxii)

Tahun 1913, sebagaimana dikutip Mc.Vey, muncul kekhawatiran yang luar biasa dari kalangan Belanda soal benih revolusi yang sepertinya akan segera meledak di Jawa. Sebab dari kekhawatiran itu setidaknya karena tiga hal. Pertama, munculnya organisasi-organisasi massa di Jawa, diantaranya gerakan nasionalis Islam. Kedua, meningkatnya jumlah kalangan terpelajar yang lahir karena perkembangan kapitalisme. Termasuk dalam kelompok ini adalah bangsa Eropa yang mendukung kemerdekaan Hindia Belanda. Ketiga, besarnya penduduk Cina di Jawa dan pulau lain yang membawa gerakan revolusioner Cina.

Untuk alasan pertama, kekhawatiran itu lebih tepatnya disebabkan oleh kehadiran Sarekat Islam (SI) yang dibentuk pada akhir 1911 sebagai Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo. Tujuan awal mereka adalah melindungi pengusaha batik Jawa dari persaingan pedagang Cina.[1] Pada 1912, H.O.S. Tjokroaminoto, memimpin SI dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Setelah di Solo tidak ada perkembangan, organisasi ini kemudian dibawa pindah ke Surabaya oleh Tjokroaminoto. Salah satu risalah Tjokroaminoto yang sangat penting adalah “Islam dan Sosialisme”.

Pengikut SI terdiri dari orang yang dipersatukan oleh agama dan profesi, tetapi mereka tidak setuju dengan interpretasi tentang agama atau peranannya dalam kegiatan SI. Pergerakan ini kemudian juga menarik kaum santri yang berharap SI akan menggalakkan interpretasi keagamaan kaum modernis yang menjadi populer di kalngan kaum pedagang di perkotaan, maupun kelompok-kelompok lama ortodoks. SI juga berupaya merangkul kelompok Islam abangan di Jawa yang berseberangan dengan santri. Dukungan untuk merangkul abangan ini juga didapatkan dari priyayi Kesultanan Surakarta. Makanya SI adalah kelompok yang sangat heterogen.

Di tengah kegalauan akan menguatnya SI, lalu hadirlah seorang pemimpin buruh Belanda, Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet. Awalnya Sneevliet hanya mencari pekerjaan ke Indonesia, tetapi ia kemudian merasa untuk memberikan khotbah dengan keyakinan politik yang ia anut. Keyakinan itu berawal dari tradisi mistik Katolik dan berujung pada “Kekayaan, Keindahan dan Kegemilangan Agama Sosial Demokrat. Karena sosialisme demokrasi lebih dari sekedar ajaran politik.” Pada 9 Mei 1914 di Surabaya, Sneevliet dan 60 rekannya yang terdiri dari kelompok sosial demokrat mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV).

Pergulatan PKI dan Kelompok Anti-Imperialis

Meski terdengar aneh, namun komunisme di Rusia juga menyerukan persoalan agama, terkhusus Islam. Periode antara 1917-1920 terdapat arus kuat tentang pernyataan akan perlunya kelompok komunisme membangkitkan kesadaran kelompok di Asia Tengah, India dan Turki. Mereka kemudian membentuk Biro Pusat Organisasi Muslim Partai Komunis Rusia. Departemen ini membangun propaganda internasional bagi rakyat negeri Timur yang sangat erat dengan dua tema, Islam dan Kemerdekaan. Pada tahun 1918 dibentuk Komisariat Pusat Islam untuk menebarkan revolusi lebih jauh ke negara-negara Islam di Timur. Pada November 1918, mereka mensponsori Kongres Organisasi Muslim Komunis Seluruh Rusia Pertama dan Kedua pada tahun 1919.

Pembentukan organisasi itu tidak hanya sebagai cara untuk mencari dukungan dari Asia Tengah, tetapi mereka juga mencoba mengintip Pan-Islamisme yang bisa saja dimanfaatkan karena semangat anti Imperialismenya.

Tan Malaka pernah mengumandangkan pentingnya dukungan (yang tentunya saja bersifat praktis) kepada Pan-Islamisme dalam sebuah pidatonya.

“Sekarang, Pan Islamisme menjadi sebuah perjuangan kemerdekaan bangsa karena Islam bagi penganutnya adalah segala-galanya; tidak hanya sebuah agama, tapi juga negara, sistem ekonomi, pangan –pokoknya segala hal. Oleh karena itu, Pan Islamisme sekarang adalah alat persatuan seluruh pengikut Muhammad dan kemerdekaan bukan hanya bagi orang Arab tapi juga orang India, Jawa dan semua pengikut Muhammad yang tertindas. Persatuan ini menyerukan perjuangan kemerdekaan melawan orang-orang kapitalis Inggris, Perancis dan Italia sebagai akibat dari kapitalisme dunia…Ini tugas baru kita, dan bila kita mau mendukung perjuangan bangsa, kita juga harus mendukung perjuangan kemerdekaan dari 250 juta pengikut Muhammad yang sangat aktif dan enerjik yang menjadi obyek kekuasaan imperialis. Oleh karena itu, saya bertanya sekali lagi apakah kita memang harus mendukung Pan Islamisme dalam pengertian ini dan sejauh mana kita harus mendukungnya.” (via Mintz, 2002: 36)

Sebelum dilangsungkannya kongres SI pada 2-6 Maret 1921, Semaun dan Haji Agus Salim menyusun program yang didasarkan prinsip Islam dan Komunis. Beberapa diantaranya adalah “Mengenai pembagian hasil kerja, Islam melarang setiap orang untuk menikmatinya sendiri, karena kepentingan bersama harus diwujudkan bersama dari hasil kerja seluruh tenaga kerja untuk mencapai kesetaraan manusia. Setelah kongres dilaksanakan, kelompok SI lokal meminta kepada CSI untuk membuat peraturan sendiri, tanpa campur tangan CSI. SI Semarang kemudian memberikan kesempatan bagi PKI untuk ikut terlibat dalam kegiatan SI.

Tetapi, banyak SI yang tidak menyukai kelompok Semarang, seperti Yogyakarta. Faksi Yogyakarta, melalui Haji Fachruddin, membagikan brosur anti Komunisme. Haji Agus Salim, juga dikenal sebagai figur anti Semarang dan juga Tjokroaminoto. Alasan mereka adalah bahwa pertama, SI tidak bisa berharap bertahan, pasalnya mereka telah banyak kehilangan pengaruh, kecuali jika mereka bersatu di bawah satu kepemimpinan dan menjadi partai yang sesungguhnya ketimbang kumpulan faksi saling mencakar. Sementara PKI, Sarekat Hindia dan Budi Utomo sudah memiliki aturannya sendiri. Alasan kedua, agama harus menjadi kunci dari segala tindakan SI, karena Islam faktor penyatu orang Indonesia yang ada di tubuh SI. Ketiga, PKI secara terbuka berhubungan dengan pergerakan Komunis Eropa, terutama Belanda.

Pendek kata, sejauh dikaitkan dengan gerakan Islam, maka sebagian dari penggedor PKI pada masa awal adalah bagian gerakan Islam, tepatnya SI. Itu paling tidak bisa dilihat dari sosok Semaun yang sudah aktif di SI Surabaya.

Pasang Surut Hubungan PKI dan NU Pasca 1955

29 September 1955, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum (pemilu) pertama dalam sejarah republik. Pemilu paling demokratis. Tujuannya, untuk memilih Majelis Perwakilan Rakyat. Pemilu dilanjutkan pada 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante.

Tampil sebagai pemenang pemilu, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dengan raihan suara 22,32 %. Disusul Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), 20,92 %, Nahdlatul Ulama (NU), 18,41 % dan Partai Komunis Indonesia 16,36 %. Ada di urutan empat besar, menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar di negara non Komunis.

Keberhasilan itu menjadi buah dari kerja keras semua elemen yang ada di partai “palu arit.” Isu yang populis salah satunya. Yang paling berat tentu saja menghidupkan ruh partai setelah nyaris hancur lebur pasca didera kasus Madiun 1948. Sukses tersebut adalah buah dari keputusan yang mereka tetapkan di 1950. “PKI membangun kembali partai dengan cara yang damai dan bertahap, dan dalam rangka memantapkan sebuah landasan yang kuat bagi pengikut sertia partai,” tulis Peter Edman dalam Komunisme Ala Aidit.

Aidit mengatakan hasil ini sebagai kemenangan kaum demokratis dari blok reaksioner. Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) adalah blok yang disebut Aidit reaksioner. Sementara PKI, PNI, NU dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) disebutnya sebagai kekuatan demokratis.

Adalah hal yang sangat mengejutkan ketika NU tiba-tiba menyeruak masuk tiga besar pemilu. Pimpinan Masyumi bahkan kerapkali melontarkan ejekan terhadap partainya masyarakat muslim tradisionalis ini. “NU diberi julukan “kaum teklek (bakiak”, yang secara pendidikan pendidikan dan budaya tidak memadai untuk ikut dalam kancaah politik gaya modern. Salah seorang pemimpin Masyumi mengatakan NU itu kolot, kuno dan ortodoks, dan tidak mampu mengelola pemerintahan karena kebodohannya,” kata Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama.

Tapi Aidit punya pandangan tajam atas besarnya perolehan suara NU ini. Meski dalam susunan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) merupakan dua partai kecil tetapi di arena pemilihan keduanya tiba-tiba menjadi kekuatan besar. Parlemen sementara merupakan badan yang dibentuk sembari menunggu hasil pemilu. PNI dan Masyumi adalah poros yang mengendalikan parlemen sementara. NU hanya menempatkan 7 wakilnya di sana; Zainul Arifin, A.A Achsien, KHA Wahab Chasbullah, KH. Ilyas, A.S. Bachmid, Idham Chalid dan KH. Adnan.

Bagi Aidit, kemenangan NU yang diluar dugaan banyak orang sebenarnya adalah wajar. Tradisi Islam di Indonesia sudah menjangkar berabad-abad. Tradisi NU juga sama. “Tetapi kemenangan NU tidak hanya karena tradisinya saja,” kata Aidit dalam tulisannya bertajuk Selamatkan dan Konsolidasi Kemenangan Front Persatuan.

Aidit tentu saja paham, bahwa kelompok modernis seperti Masyumi kerapkali mengolok-olok NU. “NU adalah kolot, kurang demokratis atau kurang modern dalam soal-soal keagamaan, hal mana PKI tidak akan mencampurinya. Tetapi yang nyata ialah, bahwa dalam soal-soal politik, terutama pidato-pidato pemimpin-pemimpin NU selama kampanye pemilu DPR yang lalu, NU menunjukan toleransi dan kesediaan mewujudkan demokrasi dan menjalankan politik yang bersifat nasional anti kolonialisme,” Aidit menegaskan.

Kekuatan NU sebagai poros demokrasi juga ditunjukan saat mereka masuk menjadi bagian dari kabinet Ali Sostroamidjojo yang dibentuk 1 Agustus 1953. Tercatat tiga wakil NU ada di sini, Zainul Arifin sebagai wakil dua Perdana Menteri, KH. Masykur (Menteri Agama) dan Mohammad Hanafiah (Menteri Pertanian). Terang saja Aidit memuji peran NU, karena PKI sangat mendukung Kabinet Ali.

Dengan lugas, Aidit menolak pandangan jika keluarnya NU dari Masyumi pada tahun 1952 sebagai perlambang menguatnya konservatisme Islam. Kata Aidit ini tidak benar. Kemauan NU bekerjasama dengan PNI dan PKI di Kabinet Ali justru menunjukan hal sebaliknya.

Keluarnya NU dari Masyumi sering mengundang sinisme dari pimpinan Masyumi. Isa Anshori, salah satunya. Kepada Kiai Wahab Chasbullah, Isa bertanya tentang kesiapan NU menjadi sebuah partai politik. “Kiai, jika NU jadi partai politik, apakah sudah mempersiapkan tokoh-tokoh terkemuka untuk menjadi menteri, duta besar, gubernur dan sebagainya? Berapa banyak dokter, pengacara, dan insinyur yang dimiliki NU?’ tanya Isa.

Tanpa berpikir panjang, Kiai Wahab memberikan jawaban cerdas. “Jika saya membeli sebuah mobil baru, penjualnya tidak bertanya: ‘Pak, bapak bisa menyetir?’ Pertanyaan semacam itu tidak perlu karena jika saya tidak bisa menyetir saya dapat memasang iklan di koran ‘Dicari Sopir.’ Tidak bisa diragukan akan segera ada antrian calon di depan pintu saya.”

Dalam soal politik, kata Aidit NU menunjukan semangat yang lebih demokratis ketimbang Masyumi dan PSI. “Sehingga banyaknya pemilih NU merupakan bukti kecenderungan masa Islam kepada demokrasi,” urai Aidit. Karena itu, lanjut Aidit penyesuaian agama Islam dengan sifat khusus Indonesia serta politik anti kolonialisme NU lebih menarika masa Islam daripada modernisme Masyumi di lapangan agama dan penyesuaian politik partai ini dengan kepentingan kapital monopoli asing.

NU oleh Aidit diramalkan akan menjadi partai Islam yang terpenting dan terbesar di Indonesia jika mampu melaksanakan beberapa hal. Pertama, menjalankan politik persatuan anti kolonialisme. Kedua, menjalan politik nasional yang demokratis seperti selama kabinet Ali. Ketiga, NU tegas kepada kelompok teror yang berkedok Islam.

Di tahun 1950-an, sikap Partai Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) terbelah. Ada yang menghujat mati-matian dan menutup rapat agar partai ini tak menguasai pemerintahan. Bila perlu, dibubarkan. Namun, ada juga yang bisa menerimanya. Ada kesamaan platform yang hendak diperjuangkan.

Aisyah, bocah 9 tahun itu tampak tak punya rasa lelah. Berbulan-bulan ia keliling Pulau Jawa. 22 Agustus 1954, ia tampil berorasi, laiknya muballighah kondang. Materi yang ia sampaikan bukan topik khas anak kecil, tapi soal politik. Ia menghendaki persatuan Islam diantara Masyumi, NU dan PSII. Maklum, NU baru saja bercerai dari Masyumi tahun 1952.

Keluarnya NU dari Masyumi membuat Wakil Ketuanya, Prawoto Mangkusasmito naik pitam. “Apabila kita menerima pendapat yang menyatakan bahwa Masjumi adalah partai kanan, maka secara objektif menurut kenyataan yang ada saat ini, NU merupakan ekstrem kanan. Adalah benar apa yang dikatakan sejarah bahwa partai ekstremis, apakah itu ekstrem kanan atau ekstrem kiri, pada hakikatnya selalu menjadi oposisi. Dan seandainya mereka sampai merebut tampuk kekuasaan, maka berangsur-angsur pemerintahnya akan berubah menuju sistem diktator,” kata Prawoto seperti disitir Remy Madinier dalam Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral.

Kekesalan Prawoto bisa dimengerti. Tetapi pernyataan itu bernada meremehkan kemampuan para ulama untuk berpijak di ranah luar agama. Karena diremehkan Masyumi, NU justru bisa jadi payung baru partai-partai Islam laiknya PSII. Mereka pun membentuk Liga Muslimin. Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapat kawan baru. Begitu juga PKI. Walhasil, di Kabinet Ali Sostoramidjojo, tak satupun wakil Masjumi bisa menempati posisi menteri.

Hubungan Masyumi dan NU berjalan fluktuatif. Kedekatan NU dan PNI memang sulit untuk dicari celahnya. Masyumi masih bisa memaklumi. Yang bikin kebakaran jenggot elit partai bulan bintang ini adalah ketika NU seperti terlihat akan memaafkan kesalahan PKI, seteru abadi Masyumi. Di Kabinet Ali, hanya NU yang sikapnya agak lunak soal komunisme.

Sesungguhnya sikap NU terhadap PKI tidak tunggal. “Dari dulu, sikap orang-orang NU memang tidak pernah seragam,” kata Andree Feillard, peneliti NU beberapa waktu lalu di Semarang. termasuk dalam menyikapi PKI serta agendanya. Rais Am Nahdlatul Ulama, KH. Abdul Wahab Chasbullah misalnya. Sikapnya terhadap PKI sebangun dengan pandangan Masyumi. Pada 16 Desember 1954, Kyai Wahab, seperti dikutip Remy, mengatakan, “akan sangat berbahaya kalau sampai kaum komunis berhasil meraih kekuasaan di Indonesia, karena jika itu terjadi maka ruang gerak umat Muslim akan sangat dibatasi.” Makanya, Kyai Wahab yang konsisten menuntut pelarangan PKI.

Selain Kyai Wahab, ujaran yang sama disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Pusat NU, KH. Dahlan. Kyai Dahlan mengaggap komunisme kafir dan melarang anggota awam membaca buku-buku komunis. Pimpinan Anshor, Imron Rosyadi juga menyuarakan hal yang sama.

Namun, rupanya penentangan itu tak bulat. Ini yang dikhawatirkan Masyumi. Apalagi pimpinan Masyumi mencium bau adanya kemungkinan NU bekerjasama dengan PKI. AS. Bachmid, ketua Fraksi NU di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) mengatakan bahwa peran PKI dalam Kabinet Ali terlalu dibesar-besarkan. Toh jika PKI mendukung pemerintahan, itu adalah haknya yang asasi. 24 Oktober 1954, Bachmid mengatakan kerjasama NU dan PKI karena dilandasi oleh “common sense melaksanakan keinginan baik yang ada,” ungkapnya pada Harian Abadi, seperti dikutip Remy.

Awal Januari 1955, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Murtadji Bisri menunjukan ketidaksetujuannya dengan kontradiksi antara hukum Islam dengan komunisme. Murtadji menandaskan, jika hal tersebut terus menerus dibenturkan maka akan sangat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Meski dipandang sebagai kelompok konservatif, NU ternyata berhasil memainkan peran politik dengan cerdik. Untuk urusan yang satu itu, tak ada yang abadi. Semuanya mungkin bisa diajak kolaborasi, termasuk PKI. Meski menyisakan kontroversi.

Muslim Komunis

Ada banyak tokoh PKI yang berlatar belakang Muslim. Bisa disebutkan di sini nama Tan Malaka, Hasan Raid dan juga Haji Misbach, selain Aidit sendiri tentunya. Tjokroaminoto meski tidak ada dalam tubuh PKI, tetapi ia menulis buku Islam dan Sosialisme yang mengawali penyatuan paradigmatik antara Islam dan sosialisme. Berikut akan disampaikan beberapa pandangan tentang relasi Islam dan Komunisme yang mencoba didamaikan oleh beberapa kalangan.

Pada tahun 1982, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menulis risalah tentang komunisme yang berjudul “Pandangan Islam tentang Marxisme-Leninisme”. Dilihat dari masa dan rezim di mana tulisan ini dipublikasikan, tentu hal itu sungguh suatu hal yang sangat berani. Dalam tulisan itu, Gus Dur nyata-nyata menunjukkan adanya kesamaan orientasi populistik dan egalitarian antara ideologi Islam dan Marxis-Leninisme yang diperhadapkan dengan imperialisme Amerika Serikat.

Pandangan umat Islam yang menolak kehadiran Marxisme-Leninisme melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karenanya adalah sebuah anomali, yang hanya dapat diterangkan dari kenyataan bahwa ada dugaan telah dua kali mereka dikhianati oleh kaum komunis di tahun 1948 dan 1965. Penolakan dengan demikian berwatak politis, bukannya ideologis.

Muammer Qadafi di Libya juga terus meramu komunisme dan sosialisme agar selaras dengan ide-ide universal Islam. Meski secara formal, ide komunisme dilarang di Libya, tetapi Qadafi terus menerus membangun sintesa antara Islam dan komunisme.

Dalam tubuh PKI, terdapat beberapa pentolan yang juga seorang muslim taat. Sebut saja misalnya Semaun, HM. Misbach dan Hasan Raid. Misbach, yang lahir di Solo tahun 1876 misalnya menulis “Islam dan Komunisme” untuk menunjukkan kesenyawaan antara dua variabel itu. Komunisme, sebagaimana diajarkan Karl Marx, lahir untuk melawan kapitalisme yang menghisap kekayaan rakyat. Penghisapan itulah yang menjadi penyebab kemiskinan. Itu semua dilakukan karena ketamakan yang sangat dibenci oleh Islam. (Hiqmah, 2008).

Meski tidak banyak menulis tentang argumen komunisme dari sisi Islam, Semaun adalah orang yang semasa di Surabaya aktif di Sarekat Islam (SI) Cabang Surabaya.

Di Majalah Suluh Indonesia, tahun 1926 Soekarno juga menyerukan pentingnya memahami Islamisme, Nasionalisme dan Marxisme sebagai sokoguru revolusi kebangsaan. Islam sejati, kata sang proklamator, tidaklah mengandung azas anti-nasionalis; Islam yang sejati tidaklah bertabiat anti-sosialistis.

Guru keislaman Soekarno, H.O.S. Tjokroaminoto juga mengemukakan pandangannya yang sangat otoritatif soal hubungan Islam dan Sosialisme. Tjokroaminoto memang membedakan sosialisme dan komunisme. Terhadap komunisme, Tjokroaminoto melihat irelevansinya dengan Islam, sementara Sosialisme justru merupakan inti dari ajaran Islam sebagaimana prilaku Nabi Muhammad. Tjokroaminoto kemudian mengenalkan ajaran “Lerena mangan sadurunge wareg” atau berhentilah makan sebelum kenyang.

Demikianlah, meski komunisme kerap diidentikkan dengan ajaran materialisme yang kontradiktif dengan Islam, tapi lipatan sejarah membuktikan kalau dua rusuk itu tak mesti berlawanan. Sintesa yang dilakukan oleh Misbach atau Soekarno pernah mewarnai diskursus tentang komunisme di Indonesia.

Catatan Akhir

[1] Tetapi, patut juga dipertimbangkan sejarah anonim tentang SI, seperti yang digambarkan Korver (1985) dan sedikit berbeda dengan pemahaman umum bahwa SI adalah Tionghoa, karena SI Itu pada awalnya adalah hubungan rahasia antara pedagang Jawa dan Tionghoa. Persekutuan rahasia itu bernama Kong Sing. Di lain pihak pengurus cabang Boedi Oetomo Surakarta mencari hubungan dengan pedagang batik setempat untuk mencari pengikut di luar priyayi. H. Samanhoedi dan H. Bakri kemudian masuk dalam perkumpulan itu. Kalangan ”tionghoa kurang mampu” kemudian ketakutan kalau dalam BO itu nanti dibuka toko-toko kecil yang akan menjadi saingan mereka. Kong Sing, seperti yang dikatakan di atas, beranggotakan orang Jawa dan Tionghoa, namun Tionghoa lebih dominan. H. Samanhoedi kemudian menjadikan faktor tersebut sebagai alasan untuk keluar dari Kong Sing dan mendirikan lembaga sendiri dengan semangat yang sama seperti Kong Sing, yang diberi nama Rekso Rumekso. Rekso Rumekso dijiwai oleh semangat Islam. Dengan tiadanya anggota Jawa, maka Kong Sing mulai mengalami kemunduran. Akibat kekecewaan terhadap anggota Jawa yang kemudian membentuk Rekso Rumekso lalu terjadilah perkelahian yang terus berlanjut antara Rekso Rumekso dan Kong Sing. Korver (1985) menyebut perkelahian merebak antara Kong Sing Jawa dan Kong Sing Cina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *