Bara di Po An Thian: Konflik Yayasan Tri Dharma Po An Thian dengan MAKIN Kota Pekalongan tahun 2011

Oleh: Khoirul Anwar

Sejarah Singkat Bangunan Klenteng Po An Thian

Klenteng Po An Thian didirikan pada tahun 1882 oleh salah satu leluhur dari keluarga bermarga Touw yang dulu tinggal di Jl. Belimbing No. 49. Mulanya bangunan ini hanya berbentuk bangunan utama, yaitu ruang segi empat dengan tiga pintu masuk dan dua pintu samping. Bangunan Klenteng ini sejak berdiri hingga sekarang telah mengalami beberapa renovasi. Pada sekitar tahun 1980-1981 dilaksanakan pembangunan tahap pertama pada bagian belakang Bangunan Utama. Ruangan yang tadinya berfungsi sebagai kantor, gudang dan kamar Bio Kong, dibongkar dan dijadikan aula dan dapur. Dengan dibangunnya aula maka praktis klenteng Po An Thian menjadi tidak memiliki ruang kantor lagi, sehingga sebagian arsip-arsipnya ditumpuk dalam gudang. Hal inilah yang kemungkinan besar menjadi penyebeb kekacauan manajemen dan banyak dokumentasi Klenteng yang hilang. Renovasi ini selesai dan diresmikan pada tanggal 4 Juli 1982.

Kemudian renovasi pada tahap kedua, dengan melakukan pembangunan panggung, ruang rias pentas, toilet dan gedung pada tanah di bagian timur Bangunan Utama, yang kemudian dipinjam oleh Makin. Renovasi ini selesai pada tanggal 3 Juli 1983.

Sedangkan pada tahun 1999, klenteng Po An Thian merestorasi cat dan ornamen-ornamen yang rusak serta membuat duplikat tiga buah joli/ tandu (kio). Joli/ tandu ini selesai dibuat pada akhir tahun 2000 dan dipergunakan pertama kali pada acara kirab ‘Goan Siauw’ Imlek 2552 (tahun 2001). Pada tahun 2000 klenteng Po An Thian memperluas kepemilikan tanah dengan membeli dua bangunan di sebelah barat klenteng. Dua bangunan ini untuk sementara difungsikan sebagai areal parkir dan ruang kantor sekretariat.[1]

Konflik Berebut Klenteng; Dari Somasi Hingga Meja Hijau

Pada masa orde baru muncul Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Instruksi ini sangat jelas melarang diekspresikannya agama dan kepercayaan serta adat Cina. Agama dan kepercayaan yang dimaksud salah satunya tentu merujuk pada Khonghucu sebagai agama yang berasal dari Cina. Salah satu aturan itu adalah Klenteng digunakan untuk tempat ibadah 3 agama, yaitu; Tao, Buddha dan Khonghucu. Menurut catatan yang tertulis dalam situs resmi klenteng Po An Thian, sejak tahun 1987 klenteng ini masuk dalam wadah Tri Dharma.[2]

Konflik dimulai ketika Klenteng Po An Thian berganti nama menjadi Yayasan Tri Dharma Po An Thian (dengan tambahan kata Tri Dharma) pada tahun 2000.[3] Tri Dharma yang berada di bawah naungan Wali Umat Buddha Indonesia (WALUBI) ini lalu mengajak Majelis Khonghucu Indonesia (Makin) untuk bergabung di Tri Dharma. Makin menanyakan maksud dari bergabung itu, apakah masuk menjadi bagian dari Tri Dharma dan berada di bawah naungan Walubi? Jika ini yang dimaksud, jelas pengurus Makin menolak karena mereka punya organisasi sendiri yang sejak tahun 2000 sudah disahkan sebagai majelis agama resmi.

Menurut Herman (sekretaris Makin Pekalongan), akibat dari penolakan tersebut pihak Yayasan mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaan Makin di Klenteng itu. Pada tahun 2007 ketika orang Khonghucu merenovasi bagian Klenteng yang digunakan untuk kebaktian tiba-tiba Makin diundang oleh pihak Yayasan untuk menghentikan pembangunan tersebut, padahal saat itu pembangunan tinggal sedikit lagi. Pihak Yayasan menanyakan, kenapa berani merubah tempat ini tanpa seizin Yayasan Tri Dharma? Lalu pengurus Yayasan menjelaskan bahwa lokasi tersebut dimiliki oleh mereka.

Mendengar hak milik tanah ada di Yayasan Tri Dharma Klenteng Po An Thian Makin merasa ada keganjilan dalam pengakuan itu, karena menurutnya di manapun ada Klenteng pasti dimiliki oleh pemeluk Khonghucu. Herman menyatakan bahwa apabila ditarik ke belakang (100 atau 80 tahun yang lalu) yang membangun Klenteng pasti orang-orang Khonghucu karena pada saat itu hampir 99% orang Tionghoa memeluk agama ini. Sehingga Makin berhak untuk merawatnya. “Yang namanya Klenteng tempat ibadahnya umat Khonghucu, di kamus bahasa indonesia pun ada, lah terus kalau kita keluar dari itu orang bicara gimana? Kita punya warisan tapi malah ditinggalkan tidak dirawat, padahal dalam ajaran agama Khonghucu yang namanya bakti ya bakti terhadap leluhur, orang tua, itu yang utama” jelas Herman.

Sejak itu Makin dan pihak Yayasan sering mengadakan perkumpulan dan pihak Yayasan seringkali membanggakan diri karena memiliki sertifikat tanah dan bangunan tempat ibadah tersebut. Pada bulan Oktober 2010 Yayasan Tri Dharma melayangkan surat kepada Makin yang berisi tuntutan agar Makin mengembalikan tempat yang biasa digunakan sebagai tempat sembahyang umat Khonghucu kepada mereka. Lalu Makin mengadakan mediasi dan meminta kepada pihak Yayasan agar ia diberi jeda waktu yang cukup untuk menelusuri siapa pendiri Klenteng tersebut. Saat itu pihak Yayasan menyetujuinya, namun baru mendapat 1 hari pihak Yayasan memasang papan nama WALUBI di depan pintu masuk ruangan yang biasa dijadikan tempat ibadah umat Khonghucu.

Berawal dari ini Makin menganggap bahwa mereka menangani persoalan ini tidak dengan cara kekeluargaan, melainkan sudah termasuk intimidasi. Menurut Herman, melalui pemasangan papan nama tersebut seakan-akan mereka hendak mengatakan, “jika kalian tidak mau di depan pintu ada papan WALUBI maka segeralah keluar.” Dengan berpijak pada peraturan SKB 2 Menteri apabila terjadi persengketaan tempat ibadah maka diajukan kepada Walikota Majelis Khonghucu segera melayangkan surat kepada Walikota Pekalongan dengan tembusan FKUB Pusat, FKUB Propinsi Jawa Tengah, Kemenag Propinsi Jawa Tengah dan Kemenag Pekalongan. Lalu Walikota menyerahkannya kepada Kesbangpol. Lalu keduanya (Makin dan Yayasan Tri Dharma) dipanggil oleh Kesbangpol untuk menjelaskan kronologi permasalahan yang sedang dipersengketakan itu, namun dalam pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil yang berarti. Kesbangpol hanya menjanjanjikan kepada Makin akan selalu melindunginnya, bahkan Kepala Kesbangpol berpesan kepada Makin agar berjalan seperti biasa, apabila dalam beribadah ada yang mengganggu disuruh segera lapor kepadanya. “Jadi ada jaminan dari Kesbangpol” kata Herman. Makin terus mengadakan mediasi dengan pengurus Yayasan Tri Dharma, namun pihak Yayasan tetap bersihkukuh mendaku bahwa tanah dan bangunan tersebut milik Yayasan Tri Dharma hingga sekarang.

Pada bulan Mei 2011 pihak Yayasan melaporkan Makin kepada Reskrim Pekalongan, pasal yang diajukan Makin sebagai penghuni liar. “Jadi kita ini dari dulu dianggap sebagai penghuni liar” kata Herman. Lalu Herman bersama teman-temannya datang ke Reskrim, di situ dari pukul 09.00-18.00 WIB. Menurut Herman, Reskrimnya sendiri di sana bingung karena ia tahu bahwa Klenteng tempat ibadahnya orang Khonghucu, tapi kenapa pihak Yayasan Tri Dharma memaksa agar umat Khonghucu keluar dari tempat tersebut? Karena bingung ini Reskrim tidak bertindak sama sekali.

Setelah melalui proses yang cukup panjang namun permasalahan tidak kunjung selesai Yayasan Tri Dharma mengajukan surat gugatan kepada pengadilan. Menurut Marzuki (Ketua FKUB Pekalongan) pengajuan surat gugatan ke Pengadilan ini dilakukan setelah mendapat saran dari Kejari Pekalongan. Di FKUB sendiri sebenarnya pernah dimusyawarahkan, bahkan kedua orang yang bersengketa, pihak yang menggugat dan tergugat, semuanya masuk dalam kepengurusan FKUB Pekalongan. Asisten I Walikota juga sudah 2 kali mengundang keduanya untuk berunding, namun tetap saja tidak membuahkan hasil.

Pengajuan gugatan ke meja hijau itu dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2011. Pihak penggugat dari Yayasan Tri Dharma terdiri dari Tjio Min Kian, Fabian Sebastian, Atmo Wonosoebekti, Soewarso Hendratanto dan Sidik Darmawan Sudrajat (Liem Djie Lie). Sedangkan pihak yang digugat adalah Js. Suwito Wijaya (Ketua Makin Pekalongan) dan Dq. Herman Mulyanto (Wakil Ketua Makin Pekalongan). Surat gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pekalongan dengan nomor No:03/pdt./VIII/11. Surat ini terdaftar di PN. Pekalongan dengan nomor registrasi 34/pdt.6/2011/PN.Pkl terdaftar 2-8-2011.

Pihak Penggugat atau Yayasan Tri Dharma menilai para tergugat telah menguasai tanah, rumah dan bangunan Klenteng seluas 1.818 m2 di Jalan Blimbing 3-5-7 yang dianggap dimiliki oleh penggugat sejak 1968-2011.

Penggugat menganggap Makin sebagai penghuni liar yang sudah menguasai Klenteng tersebut selama 43 tahun, sehingga penggugat menuntut Suwito dan Herman membayar uang sewa sebesar 430 juta dengan perincian 10 juta per/tahun.

Tuntutan untuk membayar 430 juta ini menurut Yayasan Tri Dharma dikarenakan pada tahun 1988 ada surat pernyataan peminjaman yang disepakati oleh pihak Khonghucu. Jadi, Yayasan menganggap umat Khonghucu meminjam Klenteng untuk beribadah.

Menanggapi jawaban pihak tergugat, melalui Jawaban Tergugat I dan II, Konvensi dan Gugat Rekonvensi Pengguat I dan II Rekonvensi dalam perkara 34/pdt.6/2011/PN.Pkl, Herman Mulyanto menuturkan bahwa gugatan yang dilayangkan pihak Yayasan Tri Dharma itu sungguh salah alamat. Alasan pertama, bahwa semua penggugat bukan dalam kapasitas sebagai pengurus Yayasan, karena mereka jabatannya hanya pembina dan pengawas Yayasan. Kesalahan yang kedua dari gugatan itu adalah subject error. Kedua nama orang yang digugat tidak seperti yang tertera dalam surat gugatan (Js. Suwito Wijaya dan Dq. Herman Mulyanto). Js dan Dq adalah jabatan kerohanian dan tidak tertera dalam kartu identitas. Selain itu, gugatan tersebut dinilai keliru karena untuk urusan rumah ibadah semestinya yang digugat majelis agama, bukan personalnya. Sementara dalam surat gugatan secara eksplisit tertulis dua nama itu.

Sedangkan surat pernyataan dari mantan Ketua Yayasan Tri Dharma tahun 1968 yang dijadikan sebagai bukti oleh pihak penggugat bahwa tempat tersebut dipinjamkan kepada Khonghucu menurut Herman juga sangat lemah karena dalam surat pernyataan bertahun 1988 sementara menurut pengakuan penggugat dipinjamkannya pada tahun 1968. Jadi 20 tahun kemudian baru membuat pernyataan. Di samping itu dalam surat tersebut tidak ada satupun pengurus Makin yang membubuhkan tanda tangan.

Menurut Herman, dalam persidangan banyak sekali bukti-bukti penggugat yang tidak dapat diterima, salah satunya sertifikat Yayasan Tri Dharma Klenteng Po An Thian yang diterbitkan pada tahun 2000, sementara Yayasan tersebut didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham tahun 2010. Sehingga Yayasan tersebut belum sah sebagai badan hukum karena belum ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham. Penerbitan sertifikat hak milik juga menjanggalkan. Alasannya, pertama, Yayasan ini belum berbadan hukum namun sudah menggunakan nama Yayasan. Kedua, penerbitan sertifikat hak miliknya tidak ada bukti persetujuan dari Kementerian Pertanahan dan rekomendasi dari Kementerian Agama.

Menurut Herman, karena bukti dan saksi yang diajukan oleh pihak Yayasan Tri Dharma banyak yang direkayasa sehingga Majlis Hakim banyak menolak. Sementara bukti-bukti yang diajukan Majelis Khonghucu banyak yang diterima. Namun pada saat Herman diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 21 Desember 2011 Majelis Hakim belum memberikan keputusan. “Tanggal 27 diputuskan, apapun ya kita serahkan sama Yang Kuasa,” kata Herman.

Tepat pada tanggal 27 Desemeber 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan menyatakan tidak menerima gugatan pihak Yayasan Tri Dharma. Majelis Hakim yang dipimpin HR Unggul Warso Mukti SH MH, dengan anggota Esthar Oktavi SH dan Ninik Hendras Susilowati SH MH, dengan Panitera Pengganti Sudirman SH tersebut, menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II.

Kelima penggugat yakni Tjioe Min Kian, Fabian Sebastian, Atmo Wonosoebekti, Soewarso Hendratmono dan Sidik Darmawan yang mengatasnamakan diri dari Yayasan Tri Dharma Klenteng Po An Thian, oleh Pengadilan diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.071.000,-

Di samping itu Majelis Hakim juga tidak menerima gugatan Rekonvensi (gugatan balik) dari pihak Makin kepada Yayasan Tri Dharma. Keputusan ini dengan alasan dalam perkara tersebut terdapat perbedaan luas dan batas-batas dari tanah yang dipersengketakan di antara kedua belah pihak.

Setelah membacakan amar putusannya, Majelis Hakim memberikan waktu kepada para penggugat selama 14 hari untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Jika selama jangka waktu tersebut tidak digunakan penggugat, maka PN Pekalongan memutuskan bahwa perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan inkrah. Menurut Junaidy Sugianto (Kuasa Hukum Makin), keputusan dari Majelis hakim tersebut sangat bijak dan dapat diterima dengan lapang dada.[4]

 

Catatan Akhir

[1] Disarikan dari http://poanthian.webs.com/sejarah.html

[2] http://poanthian.webs.com/sejarah.html

[3] Menurut catatan di situs resmi Po An Thian, klenteng ini berubah menjadi Yayasan dan berada dalam pengelolaan suatu badan hukum dimulai pada 1959, pendirinya adalah Bp. Gan Kian Kho, Bp. Gan Kian Bouw dan Bp. Ho Ie Djien. Lihat http://poanthian.webs.com/sejarah.html

[4] Disarikan dari http://radar-pekalongan.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=3039

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *