Adil Bagimu, Belum Tentu Bagiku; Keadilan dalam Filsafat Hukum

Oleh: Ceprudin[1]

 

“Pada tanggal 5 Juli 2007, Pengadilan Negeri Serang, Banten, menjatuhkan hukuman delapan bulan bagi dua kuli panggul yang mencuri bawang merah 10 kilogram. Pada hari yang sama, di pengadilan yang sama, beberapa mantan anggota DPRD Provinsi Banten, yang dituduh melakukan korupsi dana APBD 2003 sebesar 14 Miliar, hanya dituntut hukuman penjara 1.5 tahun. Mereka merupakan bagian dari 75 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi 14 M tersebut. Mantan anggota DPRD Banten yang sudah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama, satu orang divonis 12 bulan pernjara, sedangkan empat tersangka lainnya divonis 15 bulan penjara”[2]

 

Lalu, dimana letak keadilannya? Orang yang hanya mencuri 10 kilogram bawang merah divonsi 8 bulan penjara, sementara yang disangka korupsi 14 M hanya divonis 12 dan 15 bulan penjara. Pertanyaan dimana letak keadilan dalam putusan pengadilan, sejatinya bukan hanya pada kasus di atas. Dalam putusan-putusan pengadilan yang menimpa koruptor dirasa mencederai rasa keadilan. Perdebatan adil dan tidak adil, sudah mengemuka sejak peradaban masa Yunani Kuno.

Dibanding tujuan hukum berupa kepastian dan kemanfaatan, keadilan hukum paling banyak dibicarakan sepajang sejarah filsafat hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiga tujuan hukum di atas. Putusan hakim atau produk perundang-undangan misalnya, sedapat mungkin harus mencerminkan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum, paling penting adalah keadilan. Bahkan lebih ekstrim ada yang mempercayai bahwa tujuan hukum satu-satunya hanyalah keadilan.

Seorang Hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan tegas mengatakan, ”Bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana (wasilah), Sedangkan tujuan hukum adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana? Demikian ungkapan yang sangat esensial dari seorang hakim.[3] Pernyataan Bismar di atas menunjukan betapa eratnya hubungan antara hukum dan keadilan. Hukum harus disatukan dengan keadilan sehingga tujuan hukum betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan atau dijalankan ada tuntutan keadilan.

Maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga tidak lagi berharga di hadapan masyarakat. Hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif. Dengan dua sifat yang berbeda maka untuk menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan pekerjaan yang gampang. Namun itulah konsekuensinya, sesulit apa pun menggabungkan keadilan dan hukum harus dilakukan. Ini demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.[4]

Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan. Karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan. Karena itu dalam pembentukan tata hukum dan peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip umum tersebut yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara itu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil. Karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang yang mungkin, justru berpikir secara hukum berakit erat dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban itu terwujud.[5]

Para filsup banyak membicarakan apa hakikat dari keadilan itu. Pada alam pikir masa Yunani Kuno (Abad VI-V SM) memandang manusia adalah bagian dari alam semesta. Hal-hal yang ada dalam dunia, muncul dan lenyap menurut keharusan alamiah. Demikian juga yang terjadi pada manusia, keteraturan hidup bersama harus disesuaikan keharusan alamiah.

Bilsa keteraturan itu terjadi maka timbulah keadilan. Oleh Theo Huijbers disebut masa ini merupakan permulaan tanggapan tentang hukum pada orang-orang Yunani yang masih bersifat primitif. Maksud dari primitif, bahwa hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah (nomos), baik semesta alam maupun hidup manusia tinggal di bawah hukum alamiah itu.[6]

Aliran Yunani Kuno

Keadilan

I

I

I

Keteraturan Hidup Bersama yang

Sesuai dengan keharusan alamiah[7]

Pada masa itu, peradaban hukum mencapai titik puncaknya pada masa Yunani Klasik (abad V SM). Puncak pemikiran hukum pasa masa ini tak bisa lepas dari trio brilian, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Perkembangan ini dianggap hasil munculnya logos, (ratio, budi, dan roh) pada manusia-manusia yang berdaya. Berkat logos cara berfikir orang Yunani sudah menjadi agak rasional. Seperti nampak dalam mitos-mitos yang mewarnai religi (tentang Zeus, Apolo, Athena, dan lainnya) zaman itu.[8]

Corak yang membedakan dengan masa Yunani Kuno, pada masa Yunani Klasik ini yang dimaksud dengan nomos bukan pada dewa. Kehendak keteraturan itu menurut akal budi dan rasio.[9] Ketika Sokrates muncul, kehidupan masyarakat Yunani sudah cukup lama terkonsentrasi dalam polis-polis (negara kota Yunani Kuno).[10] Bisa dibayangkan bahwa pada masa itu interaksi antarindividu dan polis-polis itu jauh lebih intens dibandingkan denga masa Yunani Kuno. Artinya, dengan beragamnya interaksi itu persoalan hukum yang timbul jauh lebih rumit.

Kaum sofis yang hidup sedikit lebih awal dari Sokrates, menyatakan bahwa rakyatlah yang berwenang menentukan isi hukum. Sejak itulah dikenal dengan apa yang disebut dengan Demokrasi. Dalam suatu negara yang demokratis peranan-peranan warga negara dalam membentuk undang-undang sangatlah besar. Seorang filsuf masa itu, Protagoras (480-411 SM) misalnya, ia mengatakan bahwa warga-warga seluruhnya harus menentukan isi undang-undang, sehingga baik dan adil tidak tergantung lagi pada aturan alam. Melainkan hanya dari keputusan masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada kebenaran yang objektif, manusia adalah ukuran segalnya (pantoon khrematoo metron anthropos).[11]

Sokrates tidak sepakat dengan pendapat Protagoras. Menurut Sokrates hukum dari penguasa (masa modern; negara) harus ditaati. Terlepas dari hukum itu memiliki kebenaran yang objektif atau tidak. Sokrates tidak menginginkan seperti yang sekarang disebut dengan anarkisme hukum, yakni adanya ketidakpercayaan lagi kepada hukum. Pernyataan itu ia pertahankan secara konsekuens, terbukti dengan ia hukuman mati yang ia terima, meskipun dengan cara meminum racun karena mengikuti hukum negara. Sekalipun ia yakin bahwa hukum negara itu salah.[12] Menurutnya untuk dapat memahami kebenaran yang objektif orang harus memiliki pengetahuan (theoria).

Menurut Sokrates, meskipun masyarakat tunduk pada hukum negara, baik yang tertulis dan tidak tertulis, namun tidak buta (percaya begitu saja). Mempercayai hukum negara harus didasarkan dengan keyakinan intuitif tentang yang baik dan yang benar yang ada dalam diri manusia. Jadi, tehoria itu semacam roh ilahi dalam setiap manusia yang merupakan sumber pengetahuan yang sejati. Untuk dapat mencapai kepada pengetahuan seperti itu adalah melalui refleksi atas diri sendiri.[13] Sokrates menuntut supaya para penegak hukum mengindahkan keadilan sebagai nilai yang melebihi manusia.

Gagasan tentang keadilan, selanjutnya diperinci oleh Palto, yang merupakan murid dari Sokrates. Plato (427-347 SM) menulis dua buku mengenai hidup bernegara, yakni Politeia dan Nomoi. Dalam buku Politeia Plato melukiskan gambaran suatu model tentang negara yang adil. Negara harus diatur menurut bagian-bagianya supaya seimbang. Dalam negara yang digambarkanya tiap-tiap golongan mempunyai tempat alamiahnya. Dengan demikian timbulah keadilan, bila tiap-tiap kelompok, seperti tentara, pekerja, polisi , berbuat apa yang sesuai dengan tempat dan tugasnya.

Sementara dalam buku Politeia Plato memberikan petunjuk bagi dibentuknya suatu tata hukum yang membawa orang-orang kepada kesempurnaan. Disini ajaran Plato lebih-lebih berpedoman pada pengalaman-pengalamannya dalam praktik bernegara masa itu.[14] Seluruh pemikiran Plato mengenai filsafat, politik, dan hukum didirikan di atas ajaran yang dikenal sebagai idealisme platon. Ajaran itu menjelaskan bahwa disamping dunia nyata yang dihadapai manusia (phainomenon), sebenarnya juga terdapat dunia ideal yang berpangkal pada gagasan manusia tentang kebaikan (eidos).[15]

Plato menggambarkan keadilan yang ada pada jiwa manusia dengan cara membandingkan dengan negara. Menurutnya, jiwa manusia terdiri atas tiga bagian, pikiran (logistikon), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (epithumatikon), dan rasa baik dan jahat (thumoeindes). Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilakan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi jika perasaan dan nafsu dikendalikan dan ditundukan pada akal budi melalui rasa rasa baik dan jahat.[16]

Gagasan Plato, diteruskan oleh muridnya Aristoteles. Terobosan lain yang dilakukan Aristoteles bagi pemikiran hukum dibagi dengan dua jenis. Pertama, konsekuensi lebih jauh dari pembedaan antara prinsip materia dan prinsip bentuk. Penerapan lebih jauh dalam prinsip ini kemudian dapat diamati pada masa Romawi Kuno dan yang kita anut hingga sekarang ini sebagai pembeda antara hukum formal dan hukum material. Kedua, Aristoteles membedakan hukum alam dan hukum positif. Padahal sebelum itu, hukum alam adalah hukum alam-semesta yang dicerminkan dalam undang-undang.

Ketiga, keadilan (dikaiosyne), yang bagi Platon merupakan refleksi dari eidos dalam polis, oleh Aristoteles dipisahkan sebagai keadilan yang menghukum dan keadilan yang membagi. Mengenai keadilan, Aristoteles dibilang paling pertama kalinya dalam melakukan ramifikasi terhadap konsep keadilan.[17] Dalam karyanya Nicomachean Ethics, sepenuhnya ditujukan bagi konsep keadilan yang berdasarkan pada intisari filsafat hukumnya. Karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitanya dengan keadilan.

Yang sangat penting dalam pandanganya, pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun, Aristoteles juga membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan tiap manusia sebagai unit. Inilah yang sekarang kita pahami dan maksudkan bahwa semua warga negara sama di depan hukum (equality before the law). Sementara kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemapuanya, prestasinya dan sebagainya.

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik dan keadilan korektif berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberika atas pencapaian yang sama rata pula. Pada keadilan korektif bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Dengan penjelasan lebih lanjut bahwa keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh anggota masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikanya, yakni nilainya bagi masyarakat. Selanjutnya keadilan korektif. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.[18]Usai masa kejayaan Yunani, keilmuan didominasi dengan teologi agama. Kebenaran dan keadilan ditentukan oleh gereja. Abad ini disebut dengan masa pertengahan. Dimana tidak hanya perkembangan filsafat hukum yang mengalami kemunduran. Namun pemikiran filsafat secara umum juga mengalami kemunduran. Sejatinya ada beberapa filsuf yang pemikirannya brilian dalam filsafat hukum ada pada masa Stoik seperti Zeno, Cicero yang mengemabngkannya di Romawi.

Pada abad pertengahan muncul filsuf aliran hukum kodrat, yakni Thomas Aquinas. Pada masa skolastik ini Aquinas melanjutkan pemikiran hukum alam. Ia membedakan atas dua jenis keadilan, yakni keadilan umum (justisia generalis) dan keadilan khusus. Keadilan umum kerap diartikan dengan keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus dibedakan lagi menjadi keadilan distributif (justitia distributiva), keadilan komutatif (justitia commutativa), dan kadilan vindikatif (justitia vindicativa).

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antar masyarakat dengan perorangan. Dalam hal ini, keadilan bukan berarti dalam persamaan, melainkan perbandingan berdasarkan haknya. Kemudian keadilan komutatif, ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memedulikan jasa masing-masing. Misalnya dalam organisasi perusahaan ada bagian personalia, bagian umum, bagian keuangan dan seterusnya. Mereka diangkat berdasarkan kemampuan mereka dalam bekerja.

Sementara keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang diaggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.[19]

 Selepas abad pertengahan, perdebatan tentang keadilan terus bergulir. Pada abad renaissance ini ada pemikir hukum seperti Niccolo Machiavelli, Martin Luther King, Jean Bodin, Hugo Grotius, dan Thomas Hobbes. Kemudian pada masa Aufklarung lahir pemikir filsafat politik yang sangat terkenal seperti John Lock, Samuel Pufendorf, Montesqueu, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Pascapara pemikir brilian itu muncul ajaran hukum murni yang dikenal dengan neokantianisme. Disebut demikian, karena kaum neokantianisme seperti Rudolf Stammler, Gustav Radbruch, dan Hans Kelsen kembali mempersoalkan pemisahan antara antara das sollen (yang harus) dan das sein (yang ada).

Itu adalah cerita lama yang mulai dimunculkan oleh Platon dua milenium sebelumnya dan dipersoalkan lagi oleh Immanuel Kant. Ajaran hukum murni ini berkibar terutama ditangan Hans Kelsen. Dalam bukunya Reiner Rechtslehre (ajaran hukum murni; 1960) dia berusaha membersihkan hukum dari anasir-anasir politik dan kekuasaan. Pandangan ini berangkat dari pendapat Kant yang mengatakan konsep keadilan potensial ada dalam diri setiap orang. Namun persoalanya adalah bahwa tidak setiap orang mampu menyadari dan memahami potensi itu.

Karena itu Kelsen berusaha untuk mengembalikan seluruh kompleks hukum kepada suatu kaidah dasar yang disebutnya gurndnorm (norma dasar). Di atas gurndnorm itulah dibangunya teori stufenbau. Teori ini menjelaskan struktur hukum dan peraturan-peraturan untuk melaksanakan gagasan keadilan yang dikandung dalam norma dasar itu. Karena sifatnya sebagai norma dasar maka validitasnya tidak perlu dan tidak bisa dipertanyakan lebih jauh.[20] Oleh sebagian pakar, aliran hukum murni digolongkan kedalam aliran positivisme hukum.

Bagi Kelsen hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai mahluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah ’bagaimana hukum itu seharusnya’ (what the law ought to be), tetap yang dipersoalkan adalah apa ’apa hukumnya’ (what the law is). Dengan demikian, walaupun hukum itu sollenkategorie, yang dipakai adalah hukum positif (ius constitutum), bukan apa yang dicita-citakan oleh hukum (ius constituendum).[21] Aliran positivisme hukum ini perpendapat bahwa hukum itu kongkret. Jadi pengejawentahan hukum dan keadilan itu ditetapkan kedalam norma hukum positif yang dipercayakan kepada penguasa.

Teori Keadilan John Rawls

Uraian tentang keadilan selanjutnya muncul dari John Rawls. Pada tahun 1971, John Rawls menerbitkan sebuah buku yang berjudul A Theory of Justice (Teori Keadilan). Rawls dipandang sebagai pencetus teori keadilan yang paling konprehensif. Teori Rawls sendiri bisa dikatakan berangkat dari pemikiran aliran Utilitarianisme. Teori keadilannya banyak sekali dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, John Struat Mill, dan David Hume yang dikenal sebagai tokoh-tokoh Utilitarianisme. Sekalipun demikian, Rawls sendiri lebih sering dimasukan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.

Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Hukum menurut Rawls, dalam hal ini tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain. Pernyataan ini sekaligus mengkritik kelemahan aliran Utilitarianisme yang mengatakan sebaliknya. Menurut Rawls hukum justru harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap bisa memperhatikan kepentingan individualnya.

Dalam merumuskan keadilan, ia melihat dalam kenyataanya distribusi beban keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak asasi, ternyata belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial dan sebagainya menghalangi tercapainya keadilan dalam distribusi itu. Rawls mengatakan bahwa hal itu tidak lain karena struktur dasar masyarakat yang belum sehat. Untuk itu Rawls menganjurkan untuk dilakukan reorganisasi (call for redress) sebagai syarat mutlak untuk menuju kepada suatu masyarakat ideal yang baru.[22]

Oleh karena persoalan pokok keadilan adalah struktur dasar masyarakat, maka yang harus ditata adalah konsep hakikat manusia. Oleh karena masyarakat belum diatur dengan baik, orang-orang harus kembali pada posisi asli (original position) untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar. Posisi asli yang dimaksud adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Tanpa ada membawa embel-embel apa pun. Original Position gambaran plato dimana situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat.

Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Posisi Original yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality). Ketiga ciri ini berguna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam menerima prinsip-prinsip keadilan. Keadilan adalah kejujuran (justice as fairness). Masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu, tetapi disisi yang lain, masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Apabila seseorang dapat menempatkan pada posisi aslinya itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar. Yakni:

  1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal leberty). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi seseorang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Ahli hukum Indonesia Priyono menyebut beberapa prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan dalam berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak dipilih dan memilih), kebebasan berkeyakinan (termasuk kebebasan beragama), kebebasan menjadi diri sendiri (person) termasuk hak hidup, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Pembatasan atas kebebasan itu, bisa dilakukan dengan alasan untuk kebebasan itu sendiri.
  2. Prinsip ketidaksamaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas atau kekuasaan). Dalam prinsip perbedaan dalam mendistribusikan hak-hak dibolehkan asalkan menguntungkan semua masyarakat. Rumsan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gadungan dari dua prinsip yaitu prinsip perbedaan (the difference principle). Prinsip perbedaan ini maksudnya ketidaksamaan sosial dan ekonomi sehingga harus diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Selanjutnya, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Prinsip persamaan kesempatan ini bisa dimaksudkan jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.[23]

Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yakni “kebebasan yang sama sebesar-besarnya, perbedaan, persamaan yang adil atas kesempatan”. Tentu saja, tidak semua prinsip-prinsip keadilan ini dapat diwujudkan bersama-bersama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lainya. Atas dasar itu, Rawls memberikan prioritas dalam menggunakan ketika prinsip tersebut.

Prioritas pertama Rawls menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dulu daripada prinsip kedua dan ketiga. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip berikutnya. Selanjutnya, prioritas kedua merupakan relasi antardua bagian prinsip keadilan yang kedua (yaitu antara prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan). Menurut Rawls, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu daripada prinsip perbedaan.[24]

Memperlakukan keadilan versi Rawls artinya memberikan kesempatan secara adil dan sama setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. harga diri dan martabat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan ekonomi. Sehingga harus dimengerti jauh bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomi seseorang. Tinggi dan luhurnya martabat manusia itu ditandai dengan kebebasan. Karena itu kebebasan harus mendapat prioritas dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang.

Menurut Rawls teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak. Dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajban secara adil bagi semua orang. Dalam arti ini keadilan adalah fairnes.[25]

 

DAFTAR RUJUKAN

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filasafat Hukum di Indonesia, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. 2006

Erwin, Muhamad, Filsafat Hukum, Jakarta; Rajawali Pers. 2013

Friedrich, Carl, Jaochim (alih bahasa; Raisul Mutaqien), Filsafat Hukum; Perspektif Sejarah, Bandung; Nusa Media. 2008

Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Yogyakarta; Kanisusus. 1995

Kusumohamidjojo, Budiono, Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil, Bandung; Bandar Maju. 2011

Santoso, H.M. Agus, Hukum, Moral dan Keadilan, Jakarta; Kencana Prenada Media Group; 2012

Lihat di wordpress.com diunduh pada Kamis 27 Februari 2015.

Catatan Akhir

[1]. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dan Staf Divisi Advokasi Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang

[2]. Dikutip dari koran Kompas, Sabtu 7 Juli 2006. Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta; Rajawali Pers. 2013), hlm. 218.

[3]. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filasafat Hukum di Indonesia, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. 2006), hlm. 155-156

[4]. H.M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group; 2012), hlm. 91

[5]. Ibid.

[6]. Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta; Kanisusus. 1995), hlm. 22.

[7]. Muhamad Erwin, Op.Cit, hlm. 220.

[8]. Theo Huijbers, Loc.Cit

[9]. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op.Cit, hlm. 89

[10]. Carl Jaochim Friedrich (alih bahasa; Raisul Mutaqien), Filsafat Hukum; Perspektif Sejarah, (Bandung; Nusa Media. 2008) hlm. 16.

[11]. Loc.Cit, dukitui dari Theo Huijabers (1988; 21)

[12]. Ibid, hlm. 90.

[13]. Muhamad Erwin, Op.Cit, hlm. 221.

[14]. Theo Huijbers, Op.Cit. hlm. 23.

[15]. Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil, (Bandung; Bandar Maju. 2011), hlm. 30

[16]. Muhamad Erwin, Op.Cit, hlm.223.

[17]. Budiono Kusumohamidjojo, Op.Cit, hlm. 35-36

[18]. Carl Jaochim Friedrich (alih bahasa; Raisul Mutaqien), Op.Cit, hlm. 24-25.

[19]. Muhamad Erwin, Op.Cit, hlm. 227

[20]. Budiono Kusumohamidjojo, Op.Cit, hlm. 97-98.

[21]. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op.Cit, hlm. 115.

[22]. Ibid, hlm. 162, dikutif dari buku Huijbers (1988; 195).

[23]. Lihat di ilhamendra.wordpress.com, gambar di penghujung tulisan ini diambil dari alamat yang sama, diunduh pada, Kamis 27 Februari 2015.

[24]. Ibid, hlm. 166.

[25]. Muhamad Erwin, Op.Cit, hlm. 231.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *