Pendidikan Agama untuk Penghayat: Bagaimana Memfasilitasinya?

Oleh: Tedi Kholiludin

Penghayat Kepercayaan kerap berhadapan dengan masalah pelik dalam soal pendidikan. Sekolah-sekolah negeri (Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas), pemerintah hanya menyediakan fasilitas pendidikan agama untuk 6 agama saja; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Lalu bagaimana dengan penghayat kepercayaan? Biasanya, mereka disuruh memilih mengikuti salah satu dari 6 pendidikan agama itu. Meski banyak yang melakukannya, tetapi tak sedikit yang menolak. Sebuah penolakan yang sangat masuk akal. Dan bagaimana kita memahami munculnya Permendikbud 2016 tentang Pendidikan Kepercayaan? Lalu bagaimana sejatinya Negara Pancasila ini memfasilitasi pendidikan bagi penghayat kepercayaan?

Problem fasilitas pendidikan agama di sekolah negeri mula-mula tentu saja dilatari sikap negara yang hanya “mengakui” enam agama tersebut. Dalam UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Ada disebutkan kalau enam agama itu mendapatkan bantuan dan juga jaminan. Sementara agama dunia (Yahudi, Zoroaster dan Sinto) ada di level dua, dijamin meski tidak dapat bantuan. Tapi bagi penghayat mereka tak dapat bantuan ataupun jaminan tapi diarahkan ke pandangan yang sehat berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap klausul ini, Mahkamah Konstitusi saat sidang judicial review tahun 2010 lalu menyebut bahwa maksud dari menyalurkan ke arah pandangan yang sehat adalah tidak bertujuan melarang. Tetapi karena konteks saat itu (tahun 1960an) banyak aliran yang meminta korban manusia untuk upacara, maka pandangan itu dianggap tidak sehat. (halaman 290). Continue reading